Ada Proyek Megah Purbalingga Islamic Center di Balik Penangkapan Bupati Tasdi oleh KPK?

Pemkab berencana memperlebar Jalan Soekarno-Hatta menjadi empat lajur dengan median jalan di tengahnya. Hal itu untuk mendukung PIC sebagai pusat embarkasi haji, apalagi pemberangkatan direncanakan bisa melalui Bandara Jenderal Soedirman yang sedang dibangun.

Sedikitnya ada 12 bangunan yang berdiri di kompleks PIC. Nantinya, begitu masuk dari halaman parkir, pengunjung langsung dihadapkan megahnya miniatur Masjidil Haram dengan pusat berupa miniatur Kakbah.

Di sisi kiri Masjidil Haram itu akan berdiri gedung pengelola, gedung serbaguna, kantor IPHI, kantor Majelis Ulama Indonesia, kantor Baznas, dan kantor Forum Kerukunan Umat Beragama. Sementara, di sebelah kanan Masjidil Haram terdapat kebun kurma.

Masuk lebih dalam di pojok kiri kawasan PIC akan terlihat miniatur Masjid Nabawi yang tidak kalah megah. Persis di belakang Masjidil Haram terdapat miniatur lokasi haji.

"Dilengkapi juga terowongan Mina, Padang Arafah, Bukit Safa dan Marwah, dan area lempar jumrah untuk manasik haji," kata Hadi.

Diperkirakan area tersebut dapat menampung ratusan calon haji sekaligus untuk peragaan pelaksaan ibadah haji sesuai rukun-rukunnya. Mereka akan belajar praktik tawaf, sai, wukuf, lempar jumrah, dengan kondisi yang dibuat semirip mungkin dengan keadaan di Tanah Suci.

PIC pun disiapkan untuk menjadi obyek wisata religi yang nantinya akan dilengkapi pusat oleh-oleh khas Purbalingga di sebelah kanan area parkir. Selain itu, halaman parkir dibuat luas agar bisa menampung ratusan bus.

"Semua itu untuk mendorong kegiatan umat Islam dan peningkatan ilmu-ilmu keislaman," Hadi menambahkan.

Satu bulan sebelum ditangkap tangan KPK, Tasdi sempat memberi petuah kepada para rekanan jasa konstruksi, konsultan perencana, dan pengawas, termasuk rekanan pemenang proyek pembangunan PIC. Tepatnya pada Selasa, 22 Mei 2018, saat penandatanganan 102 dokumen kerja di aula DPU PR Purbalingga.

Saat itu, Tasdi meminta agar tidak ada putus kontrak pada semua kegiatan tahun anggaran 2018. Sebab, pada 2017 terdapat dua proyek putus kontrak karena pengerjaan tidak sesuai target, yaitu pembangunan Jembatan Pepedan-Tegalpingen dan pengadaan prasarana air bersih di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja.

Dia pun meminta para rekanan jasa konstruksi meningkatkan kualitas pekerjaan. Petuah itu bukan tanpa alasan, karena pada 2018 ini, DPU PR mendapat pagu anggaran Rp 189 miliar yang terbagi ke 88 paket jasa konstruksi dan 14 paket jasa konsultasi.

"Purbalingga ibarat kapal jangan sampai tenggelam. Saya sebagai kapten, tidak mau kapal ini hanya bergoyang-goyang tapi bagaimana agar kapal ini bisa memberi manfat bagi semuanya. Pemerintah diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dan pekerja konstruksi juga diuntungkan," kata Tasdi saat itu.

Sayangnya, penghargaan IPHI dan petuah itu saat ini ternodai dugaan suap proyek pembangunan di Purbalingga. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengindikasikan suap bagian dari commitment fee salah satu pengusaha jasa konstruksi.

"Proyek pembangunan yang saya dapat informasinya," katanya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono lebih mengerucutkan dugaan pada dua proyek besar. Selain pembangunan Purbalingga Islamic Center itu, juga ada pembangunan gedung DPRD Purbalingga yang dianggarkan Rp 30 miliar.

"Dua proyek besar itu tidak transparan dalam proses lelang," katanya.