Ketika Makanan Berkat Tahlilan Disangka Kotak Politik Uang

Banser NU menggeruduk Kantor DPC PDIP untuk mengklarifikasi dugaan persekusi atau intimidasi terhadap seorang warga NU. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Banyumas - Tensi politik di Banyumas, Jawa Tengah, sehari menjelang Pilkada serentak 2018 sempat memanas. Puluhan anggota Banser Nahdlatul Ulama (NU) menggeruduk Kantor DPC PDIP Banyumas, Selasa siang, 26 Juni 2018.

Musababnya, Banser menduga terjadi persekusi di Susukan Kecamatan Sumbang, Banyumas, terhadap warga nahdliyin yang menggelar selamatan atau tahlil. Warga NU yang tengah menggelar selamatan itu dituduh melakukan politik uang.

Pengurus PCNU Kabupaten Banyumas, Muhaimin mengatakan, seperti biasanya, seusai selamatan tuan rumah membagikan berkat atau makanan terbungkus. Kadangkala, tuan rumah pun membagikan amplop yang nilainya tak seberapa.

Namun, mendadak, seusai acara sejumlah orang yang mengaku Satgas Money Politics PDIP menggeruduk rumah warga yang menggelar selamatan.

"Di tempat kami (NU), Mujahadah biasa. Doa, mau kapan pun, bahkan di masa tenang, tidak apa-apa. Yang dilarang itu kampanye," kata pengurus PCNU Banyumas, Muhaimin.

Dia menjelaskan, selamatan, tahlil, mujahadah adalah tradisi NU. Sebab itu, ia menganggap aneh jika berkat tahlilan yang sudah menjadi tradisi puluhan tahun itu dianggap sebagai politik uang.

Terkait pembagian uang seusai selamatan, Muhaimin pun menerangkan di sejumlah daerah, terjadi pergeseran kultur, dari yang tadinya berkat atau makanan menjadi yang lebih simpel. Yakni, uang di dalam amplop.

"Sembilan orang, Tahlilan Rutin, Mujahadah, yang berpindah-pindah tempat. Tapi kenapa digerebek. Bahkan dilaporkan ke Panwas. Sekarang ini sedang ada pergeseran kultur. Dari mateng menjadi mentahnya (uang)," dia menjelaskan.

Banser NU juga memprotes keras laporan yang dilayangkan oleh Satgas Money Politics PDIP ke Panwaslu. Menurut mereka, mestinya PDIP harus bisa membedakan mana politik uang dan mana tradisi.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

PDIP dan Banser NU Sepakati Akhiri Masalah dengan Damai

Hasil mediasi, Banser NU mencabut laporan dugaan persekusi terhadap warga NU. Adapun PDIP mencabut laporan dugaan politik uang. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Diduga juga telah terjadi persekusi atau intimidasi terhadap warga NU yang menggelar selamatan ini. Sebab, sejumlah orang datang dengan cara tak sopan.

"Namanya begini, tahlil itu setiap hari sah, doa pilkada sah, doa orang mati sah. Itu ajarannya begitu. Orang kon diamplopi ora (Bukan amplopnya). Bahkan ini kegiatan rutin. Malah digerebek, dilaporkan ke Panwas," dia menegaskan.

Agus Priyanggodo, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Keamanan DPC PDIP menerangkan Satgas Money Politik PDIP sebatas melaporkan ada indikasi praktik politik uang. Dugaan itu lantas dilaporkan ke Panwaslu Banyumas.

Ia pun menegaskan, tak ada niatan Satgas Money Politics PDIP untuk bermusuhan dengan warga NU maupun Banser. Dugaan praktik politik uang itu pun akan diperiksa oleh Panwaslu dan Satgas Gakumdu Banyumas.

Menghindari suasana bertambah panas, Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun memimpin mediasi antara perwakilan Banser dengan PDIP Banyumas. Ia pun meminta seluruh pihak berfikir secara jernih dan mengedepankan persaudaraan.

Sebab, tensi politik menjelang pemilihan umum dipastikan meningkat. Diperlukan kearifan masing-masing pihak agar pilkada berjalan dengan damai dan tenang.

"Kita sudah menjalani tahap-tahap pilkada dengan baik dan harmonis. Jangan sampai di penghujung pilkada ini demokrasi tercederai," dia menegaskan.

Setelah mediasi, Banser dan perwakilan PCNU Kabupaten Banyumas maupun PDIP sepakat untuk mengakhiri persoalan. Banser mencabut laporan dugaan persekusi yang dilakukan Satgas Money Politik PDIP di Polres Banyumas. Adapun PDIP mencabut laporan indikasi politik uang di Panwaslu Banyumas.