Kelompok Separatis Menyerang, TNI-Polri Kirim Pasukan Tambahan

Papua - Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) semakin tidak takut untuk melakukan penyerangan. Pada momentum Pilkada 2018, mereka terus memberikan ancaman di wilayah Papua, seperti di Nduga, Kabupaten Puncak, dan enam daerah lainnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, sejak beberapa hari lalu pihaknya telah mengirim pasukan Kostrad untuk mengamankan Bandara Ilaga, Puncak. Jumlahnya satu satuan setingkat kompi (SSK). Seluruhnya dikerahkan untuk mengamankan Bandara Ilaga. Sebab, beberapa hari belakangan sering terjadi penembakan yang dilakukan KKSB di lokasi tersebut.

"Untuk melakukan pengamanan wilayah sekitar bandara yang biasanya rawan terjadi penembakan pesawat," ungkap dia kemarin, 26 Juni 2018. 

Selain itu, pasukan tersebut turut diperintah untuk memperkuat pengamanan di sekitar Bandara Ilaga. Tugas itu dilaksanakan bersama aparat kepolisian yang sudah ditugaskan dalam pengamanan pilkada serentak di Papua.

Mabes Polri juga menambah pasukan untuk pengamanan Pilkada di Papua. Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, pasukan tambahan itu ditugaskan untuk mengatasi serangan KKSB. Pasukan tambahan yang sudah dikerahkan ke Papua, terang dia, mencapai 18 ribu personel atau hampir setara dengan dua batalyon.

"Personel tambahan sekitar 18 ribu, lebih besar dan ditambah dibanding tahun lalu," kata dia seusai rapat koordinasi persiapan Asian Games di Istana Wakil Presiden kemarin. Berdasar data dari kepolisian, Papua masuk dalam zona VII.

Polri sudah menyiapkan pasukan Korps Brimob dari Maluku Utara sebanyak 614 personel. Sedangkan di Maluku ada 1.591 personel yang siap siaga. Total kekuatan personel Korps Brimob yang disiapkan dalam pengamanan pilkada serentak tahun ini mencapai 41.333 orang.

Syafruddin menjelaskan, Papua memang salah satu wilayah yang menjadi atensi polisi sejak awal karena merupakan wilayah rawan. Pengamanan itu dilakukan bukan hanya saat pemungutan suara hari ini, 27 Juni 2018, tapi juga pasca pencoblosan. Yakni pada saat kotak suara dipindahkan dari TPS menuju kelurahan dan kecamatan.

"Jadi, titik rawan itu pada saat pencoblosan itu aman saja. Namun, setelah penghitungan di TPS dan mengangkut ke PPS (panitia pemungutan suara di kelurahan, Red), lalu di kecamatan di situ rawan sehingga perlu dikawal," tuturnya.

Jenderal polisi dengan tiga bintang di pundak itu meminta keterlibatan masyarakat, termasuk media massa, untuk membantu pengawalantersebut agar semakin aman. Daerah lain yang juga diwaspadai Polri berdasar letak geografis adalah NTT dan Maluku Utara. Sedangkan berdasar potensi konflik wilayah, yang diwaspadai Polri adalah Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.

"Yang menyangkut demografi yang cukup besar di Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan semua merupakan bagian dari yang kita waspadai jadi daerah rawan," imbuh Syafruddin.

Khusus wilayah yang mendapat atensi Polri, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menyampaikan, instansinya sudah mengirim pasukan yang dipastikan cukup guna mengantisipasi setiap potensi ancaman. Pasukan tersebut terpisah dari total pasukan Polri sebanyak 170 ribu personel yang telah disiapkan sebelumnya. 

Baca berita menarik lainnya dari JawaPos.com di sini

Saksikan video pilihan berikut ini: