Kisah Distribusi Logistik Pilkada, Hak Warga Seharga Nyawa

pilkada riau — Polisi dan petugas menyalurkan logistik Pilkada dengan bertaruh nyawa di sungai menggunakan sampan tanpa motor agar hak masyarakat terpenuhi. (Liputan6.com/ M Syukur)

Liputan6.com, Riau - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Riau berlangsung lancar tanpa gangguan berarti. Namun, pernahkah Anda membayangkan, di belakang kesuksesan itu ada pertaruhan nyawa banyak pihak.

Distribusi logistik adalah salah satu simpul pertaruhan keselamatan itu. Memang terlihat mudah, tinggal bawa dengan mobil, dikawal, diantar sampai lokasi, dan pemilih bisa memilih.

Namun, di beberapa daerah tak sesederhana itu. Distribusi logistik pilkada kadang menjadi sulit. Petugas dan polisi pengawal harus berlumur lumpur agar logistik sampai tepat waktu.

Di Dusun II, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Aiptu Saparizal dan para petugas mandi lumpur. Jalan menuju dusun ini tak beda dengan sirkuit offroad. Derasnya hujan mengubah jalan menjadi kubangan lumpur.

"Lupa saya. Berapa kali mobil terpuruk lumpur," kata Aiptu Saparizal kepada Liputan6.com, Selasa, 26 Juni 2018.

Saprizal bercerita bahwa mereka buru-buru turun dari mobil. Semua peralatan dimanfaatkan untuk mengeluarkan mobil dari kubangan. Dongkrak, batu, bahkan pengganjal agar mobil pengangkut logistik pemilu bisa keluar dari kubangan.

"Lepas dari satu lubang, ternyata masih harus terperosok di lubang lain. Lebih dalam, kadang lebih parah. Ini tak bisa dihindari karena kondisi jalan memang seperti itu. Tak ada pilihan. Ini demi Pilkada, menjamin hak masyarakat," kata Saparizal.

Saksikan video pilihan berikut:

Simak video menarik pilihan berikut di bawah ini :

2 dari 3 halaman

Bukan Sekadar One Way Ticket

Kabid Humas Polda Riau AKBP Sunarto menjelaskan upaya pendistribusian logistik Pilkada dilakukan dengan penuh kesungguhan. Mereka bisa kembali dari bertugas dalam keadaan selamat tanpa lecet pun sudah harus disyukuri.

"Itu baru kondisi alam yang sulit. Belum lagi potensi gangguan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab. Polri berkewajiban mengamankan logistik Pilkada agar hak masyarakat terpenuhi," kata Sunarto.

Bukan setara one way ticket. Polisi yang bertugas mengawal tak pulang hingga penghitungan selesai.

"Selesai pencoblosan, mereka akan mengawal surat suara yang sudah dicoblos dan melewati jalan yang sama. Bisa dibayangkan sulitnya, logistik ini dikawal 24 jam," kata AKBP Sunarto.

Pengalaman Brigadir Rizki berbeda lagi. Polisi ini harus menyusuri panjangnya sungai untuk memastikan logistik Pilkada sampai ke Dusun Datai, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.

Tak ada bantuan mesin di perahunya. Tak ada kapal bertenaga motor. Dia mengangkut logistik itu memakai sampan dan mengandalkan arus sungai.

"Selama di sampan dia harus harus memastikan logistik tidak rusak terkena air. Tugas ini berulang begitu logistik sudah dipakai. Harus dibawa kembali ke KPU dengan selamat," kata Brigadir Rizki.

3 dari 3 halaman

Ancaman Teroris

Pilkada Riau 2018. (Liputan6.com/M.Syukur)

Data dari Humas Polda Riau, ada enam ribu personel yang dikerahkan mengawal pendistribusian logistik Pilkada. Khusus personel yang bertugas di Polda Riau mencapai 800 personel untuk diperbantukan ke sejumlah Polres yang ada.

Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang menyebut banyak potensi gangguan yang diterima polisi yang bertugas mengamankan Pilkada. Mulai dari ancaman kelompok terorisme, serangan dari kelompok yang memiliki kepentingan dengan Pilkada, hingga potensi gangguan dari alam seperti serangan binatang liar, dan kecelakaan akibat medan yang sangat ekstrem.

"Ada pesan berantai yang beredar yang menyebut Pilkada sebagai pesta demokrasi yang sirik dan diamalkan taghut (sebutan kelompok teroris untuk polisi)," kata Kapolda.

Dengan perjuangan mengirim logistik Pilkada untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi, polisi berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Sangat disayangkan jika perjuangan pertaruhan nyawa petugas negara itu tak diimbangi dengan kesadaran masyarakat menggunakan haknya.