Demi Sekolah Negeri, Surat Miskin Sampai Direkayasa

Liputan6.com, Banyumas - Kompetisi untuk bersaing memperebutkan satu kursi di sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2018 di Banyumas, Jawa Tengah, semakin ketat. Jalan pertama, tentu dengan prestasi setinggi-tingginya.

Akan tetapi, kadang keinginan orangtua untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri tak seturut dengan nilai anak “yang cukup aman”, bahasa halus untuk menyebut nilai pas-pasan. Beragam cara pun ditempuh, dari lobi hubungan pertemanan hingga cara-cara culas.

Salah satu yang dilakukan adalah beredarnya Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu (SKTM) atau surat miskin dari desa atau kelurahan yang asli tapi palsu demi diterima ke sekolah negeri di Banyumas.

Disebut asli, lantaran dikeluarkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Disebut palsu, lantaranan diduga si pembawa surat miskin sebenarnya berasal dari keluarga mampu.

Surat miskin itu layaknya surat sakti yang diselipkan dalam lembaran dokumen pendaftaran siswa. Memang, pemerintah menginstruksikan agar tiap sekolah memberi kuota khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Modus ini lah yang kini terindikasi banyak bertebaran di sekolah-sekolah negeri.

Tak mau kecolongan, Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Banyumas memperketat verifikasi berkas siswa yang berasal dari keluarga miskin itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam PPDB 2018 tingkat SMA/SMK.

Kepala Seksi SMA/SLB BP2MK Wilayah V Banyumas Yuniarso K Adi mengakui, salah satu modus culas demi bersekolah negeri paling banyak dilakukan adalah pemalsuan SKTM. Dengan surat ini, calon siswa berada di kuota khusus untuk keluarga miskin yang tak perlu bersaing dengan siswa umum yang memakai sistem perangkingan nilai.

Sebab itu, BP2MK meminta agar seluruh SMA memverifikasi faktual dengan memanggil orangtua dan siswa ke sekolah, atau mendatangi rumah calon siswa. Dalam verifikasi itu, orangtua dan siswa diperiksa, apakah benar-benar berkategori miskin sehingga layak menggunakan SKTM. Setelah itu, orangtua dan calon siswa menandatangani pakta integritas.

"Maka sekolah di Banyumas melakukan verifikasi ulang faktual. Ada yang diundang ke sekolah, ada yang didatangi di rumah," ucap Yunarso Adi, Kamis, 5 Juli 2018, saat menjelaskan, PPDB 2018 di Banyumas.