Liputan6.com, Jakarta - Para penyuluh pertanian kontrak atau yang biasa disebut Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) yang berusia 35 terus memperjuangkan kejelasan nasibnya. Berbagai upaya telah banyak dilakukan, baik yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional THL TBPP (FK Nas) maupun Presidium Perjuangan THL TBPP.
Sejumlah aksi pun telah dilakukan, seperti demontrasi besar-besaran di depan Istana Negara, Monumen Nasional, Kementerian Pertanian, audiensi dengan Menteri Pertanian yang diterima Kepala Badan BPPSDMP, dan upaya melalui gugatan hukum, baik jalur litigasi dan non litigasi.
Timor, THL TBPP asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyatakan sepatutnya Kemetenterian Pertanian berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib penyuluhnya yang tersebar di seluruh desa-desa agar diterima menjadi PNS melalui jalur khusus.
Advertisement
Baca Juga
"Usia 35 tahun ke atas itu merupakan kumpulan para penyuluh pertanian sejak angkatan pertama. Mereka bekerja siang malam hingga telusur desa terjauh agar program pemerintah pusat dapat digerakkan hingga ke akar rumput, yakni petani di pedesaan," katanya, dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, agar kinerja THL TBPP tak dipandang sebelah mata, Gatot Setiawan THL TBPP asal Kabupaten Malang, mengatakan pihaknya akan menggerakkan aksi unjuk kinerja dalam "THL TBPP Vaganza"."Tujuan kami hanya satu, yakni menagih janji pemerintah saat merekrut kami di awal yang akan prioritaskan menjadi PNS melalui jalur khusus, bukan malah masuk paket PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) seperti saat ini," tandas Masduki, pemrakarsa pertemuan Silaturahmi THL TBPP se Jatim yang dihadiri ratusan penyuluh se Jatim.
Direktur Eksekutif Suara Petani Institute Tony Setiawan menyatakan bahwa lembaganya dengan senang hati membantu perjuangan para penyuluh kontrak yang selalu digadang Kementan sebagai garda terdepan suksesnya ketahanan pangan nasional.
"Kita berharap upaya mereka terbaca hingga gedung parlemen dan istana presiden," katanya.