Upacara Kemerdekaan Pertama di Gerbang Perbatasan Tertua Entikong

Upacara Kemerdekaan di Entikong — Upacara kemerdekaan di Pos Lintas Batas Entikong

Liputan6.com, Jakarta - Semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73 terasa di gerbang perbatasan pertama dan tertua Indonesia, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Jumat, 17 Agustus 2018 pukul 7.30 WIB, persiapan upacara dimulai di lapangan PLBN Entikong, sekitar 20 meter dari Tugu Garuda Pancasila yang menjadi ikon pos lintas batas paling ramai di Kalimantan Barat ini.

Komandan Kodim 1204 Sanggau Letkol Inf Herry Purwanto bertindak sebagai inspektur upacara yang juga dihadiri Camat Entikong Suparman dan Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong Viktorius Dunand. Peserta upacara diikuti para veteran, tokoh masyarakat, karyawan proyek Bina Marga dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Bea Cukai dan Imigrasi, TNI, Polri, serta siswa SD hingga SMU di sekitar PLBN.

"Ya Allah, jadikan detik-detik proklamasi sebagai momentum merekatkan persatuan di antara kami, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Agar kami dapat memiliki kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan, bekerja bersama mewujudkan kesejahteraan merata di seluruh negeri," demikian doa yang dipanjatkan Kepala Kantor Urusan Agama Entikong, Jafar.

Upacara diakhiri dengan pelepasan ratusan balon berwarna merah dan putih oleh para pelajar ke langit perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong Viktorius Dunand memaparkan, upacara bendera peringatan HUT ke-73 RI pada 17 Agustus 2018 ini merupakan pertama kalinya dilakukan di area Pos Lintas Batas Negara Entikong. “Sebelumnya upacara detik-detik proklamasi selalu digelar di halaman kantor Kecamatan Entikong,” kata Viktorius.

PLBN Entikong merupakan pos lintas batas pertama di Indonesia, beroperasi sejak 1 Oktober 1989, awalnya di bawah naungan Kabupaten Sanggau, kemudian dikelola Provinsi Kalimantan Barat dan kini di berada dalam naungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi butir ketiga ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan: pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan’, pada awal pemerintahannya Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres 6/2015 tentang ‘Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Pendukungnya’.

Tujuh PLBN Terpadu yang telah direvitalisasi dan diresmikan Presiden Jokowi yakni Entikong, Aruk, Nanga Badau (Kalimantan Barat), Wini, Motaain, dan Motamasin (Nusa Tenggara Timur) serta Skouw (Papua).

Tak lama setelah dilantik jadi presiden, Jokowi mengunjungi PLBN Entikong pada 21 Januari 2015 dan tegas menekankan bahwa wilayah perbatasan merupakan cerminan wajah Indonesia. Hampir dua tahun kemudian, 21 Desember 2016, Presiden Jokowi datang lagi dan meresmikan kemegahan PLBN Entikong sebagai teras rumah yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia. Kini, PLBN Entikong berdiri jauh lebih megah dibandingkan pos lintas batas di sisi Tebedu, Negara Bagian Serawak, Malaysia.

"Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebelah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Saat itu juga saya perintahkan Menteri PU seminggu harus diruntuhkan. Saya minta dua tahun harus lebih baik dari yang di sana. Inilah sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun bahwa kita ini negara besar," kata Presiden Jokowi.

2 dari 2 halaman

Perbatasan Strategis

PLBN Entikong memiliki dampak strategis secara politik dan ekonomi. Kegiatan lintas batasnya sangat tinggi. “Dalam situasi dan kondisi normal, pergerakan pelintas batas mencapai 700 hingga 1.000 orang. Tapi memasuki hari besar keagamaan atau tahun baru, jumlah pelintas batas bisa meningkat hingga lebih dari 100 persen,” kata Viktorius tentang PLBN Terpadu Entikong yang beroperasi setiap hari dari pukul 05.00 hingga 17.00.

Viktorius menegaskan, dampak perekonomian PLBN Terpadu Entikong sangat luar biasa, baik dari sisi ketenagakerjaan selama proses pembangunan, maupun meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Fajar Mulia, Asisten Pengawasan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan, pihaknya tengah mengerjakan jalan 4 lajur sepanjang 4,80 kilometer menuju PLBN. Dari jumlah itu, 3,10 kilometer lahan sudah dikerjakan.

"Ini sesuai arahan Presiden Jokowi agar akses menuju perbatasan tidak kalah dengan jalan di Malaysia,” tegasnya.

Penegasan serupa disampaikan Sulung Maha Indra, Tenaga Ahli Tim Satuan Kerja Pengembang Kawasan Permukiman Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tengah mengerjakan PLBN Terpadu Tahap II. Setelah gedung PLBN berdiri megah, proyek tahap II meliputi pembangunan zona sub inti dan pendukung, meliputi bangunan kantor pengelola, klinik, mess pegawai, Wisma Indonesia, pasar perbatasan, masjid, food court dan convenience store serta mini terminal.

Dengan luas bangunan mencapai 37.068 m2, tahapan konstruksi direncanakan selesai pada 1 Oktober 2019 berbiaya Rp 421.144.907.00.

"Ini sesuai pernyataan Presiden Jokowi bahwa kalau ada pasar yang besar di sekitar PLBN, maka akan ada pergerakan ekonomi yang besar pula. Inilah manfaat yang kita dapatkan dari adanya perbatasan di Entikong sebagai kawasan terdepan kita," katanya.

Singki Margono, veteran warga perbatasan Entikong, sangat berterimakasih dengan kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat.

"Saya merasa bangga dengan pembangunan wilayah perbatasan di era Presiden Jokowi. Saat inilah, kami baru merasa perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa ini begitu dihargai," ungkapnya.