Ketika Nilai Pancasila Menular kepada Negara Peserta Asian Games

Menlu Retno LP Marsudi memaparkan kaitan antara politik luar negeri, Asian Games, dan Pancasila dalam pembukaan Kongres Pancasila X di UGM (Liputan6.com/ Switzy Sabandar)

Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengutarakan pemikirannya mengenai kaitan antara politik luar negeri, Asian Games, dan Pancasila ketika membuka di Kongres Pancasila X di Balai Senat UGM, Kamis, 23 Agustus 2018. Menurut Retno, Asian Games bukan sekadar ajang kompetisi olahraga tingkat Asia.

"Asian Games juga menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian," ujar Retno.

Ia menyebutkan dua bukti Asian Games menjadi ajang perdamaian. Pertama, Indonesia mendapat apresiasi ketika Asian Games menjadi perekat persahabatan Korea Utara dan Korea Selatan yang menurunkan atlet gabungan sebanyak 50 orang untuk tiga cabang olahraga.

"Kedua perdana menteri pun berjabat tangan dan bergandengan tangan saat defile kontingen di acara pembukaan," ucapnya.

Retno bercerita kedua perdana menteri juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang secara konsisten mendorong perdamaian di semenanjung Korea lewat tim gabungan kedua negara di ajang Asian Games.

Presiden Joko Widodo juga merasa senang Asian Games menjadi energi baru untuk persatuan Palestina. Ketua Komite Olimpiade Palestina sudah mengunjungi Jokowi dan menyampaikan rasa terima kasihnya.

Palestina menerjunkan 80 atlet untuk berlaga di 14 cabang olahraga. Kontingen Palestina berasal dari diaspora Palestina, jalur Gaza, dan Tepi Barat.

"Semangat Asian Games hendaknya menjadi energi baru dalam perjuangan Palestina," kata Retno.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Simak video pilihan berikut ini:

Menlu Retno ajak Menlu Yordania perkuat diplomasi

2 dari 3 halaman

Pancasila Aset Bangsa

Retno menuturkan Indonesia dinilai memiliki rekam jejak diplomasi yang berkontribusi dalam stabilitas perdamaian dunia. Ia menyebutkan ada dua elemen politik luar negeri, yakni memperjuangkan kepentingan nasional karena politik luar negeri merupakan perpanjangan politik dalam negeri.

"Seperti melindungi kedaulatan wilayah RI, melindungi WNI di luar negeri, dan memperjuangkan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Kedua, politik luar negeri berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sebagai anggota G-20, Indonesia tidak bisa Indonesia hanya diam, harga diri sebuah bangsa ditentukan bagaimana bangsa dan negara mau berbagi serta berkontribusi untuk dunia.

Retno menegaskan layar politik luar negeri Indonesia akan terbentang dan tidak pernah surut.

"Kita akan menggunakan kekuatan bangsa dan aset bangsa supaya layar tetap terkembang," tuturnya.

Aset bangsa yang dimaksud meliputi, bukti Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Kebinekaan Indonesia, dan Pancasila.

"Pancasila adalah aset bangsa yang majemuk bagi Indonesia, tidak hanya pondasi, tetapi juga jiwa dan perekat bangsa majemuk," kata Retno.

3 dari 3 halaman

Gali Isu Strategis Lewat Kongres Pancasila X

Kongres Pancasila X yang digelar selama dua hari, Kamis dan Jumat, 23-24 Agustus 2018 merupakan perhelatan rutin tahunan. Tema tahun ini Pancasila, Ideologi Pemersatu Bangsa dan Dunia.

"Panitia mencoba menggali isu strategis dengan mempelajari hasil kongres sebelumnya," kata Jagal Wiseso Marseno, Ketua Panitia Kongres Pancasila X.

Hasilnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa mendapat tantangan berat secara internal maupun eksternal. Berdasarkan data Lemhanas, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, ketahanan nasional Indonesia masuk dalam gatra ideologi warna kuning, artinya kurang tangguh.

Dari sisi eksternal, masuknya ideologi asing pada tingkat mengkhawatirkan. Kajian di kalangan mahasiswa menyatakan 23,5 persen setuju ISIS, 16,8 persen tidak setuju ideologi Pancasila, 17,8 persen setuju bentuk negara khilafah.

"Yang mengejutkan, 23,4 persen mahasiswa siap berjihad untuk mendirikan negara khilafah," dia menandaskan.