Polemik Tapal Batas Proyek PGE Pertamina Karaha Bodas Kembali Mencuat

Liputan6.com, Garut - Tapal batas proyek Pertamina Geothermal Energy (PGE) Pertamina di Karaha Bodas, perbatasan Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kembali dipermasalahkan warga.

Ahmad Bajuri, salah satu tokoh warga Garut, yang juga mantan Ketua DPRD Garut itu mengatakan, sengketa batas wilayah di kedua kabupaten di Priangan Timur itu, sudah berlangsung lama. Namun, hingga kini tidak diketahui bagaimana solusinya untuk menyelesaikan persoalan pelik itu.

"Pokoknya sejak saya sudah menjadi Ketua DPRD lagi, tidak tahu sekarang bagaimana tapal batas sebenarnya, apakah lebih menguntungkan Garut atau Tasikmalaya," ujarnya, Rabu, 5 September 2018.

Mantan Ketua DPRD Garut periode 2009-2014 menyatakan, penentuan tapal batas lahan pengeboran perusahaan energi negara itu, penting untuk menentukan besaran kewajiban mereka kepada daerah yang digunakan dalam proyek itu.

"Itu kan ada bagi hasil pusat dan daerah, sebab lahan ekploitasinya kan ada yang di Garut juga," ungkap dia.

Saat dirinya menjabat, hasil tinjauan lapangan antara dewan dan pejabat pemda Garut beberapa tahun lalu, menunjukan sebagian besar titik potensi sumur panas bumi PGE Pertamina masuk wilayah Garut, tetapi hingga kini manfaat yang diberikan belum terlihat.

"Ada sekitar tiga sampai empat kepala desa wilayah terdekat di sana, yang menyatakan area panas buminya masuk Garut," kata dia.

Ia mengakui, hingga kini pemkab Garut belum mengantongi data rinci mengenai data tapak batas itu, namun Bajuri yakin, jika lahan ekspoitasi panas bumi PGE Pertamina blok Karaha Bodas masuk wilayah Garut.

"Paling gampang penentuan batas bawah kan sungai, kalau batas atas puncak bukit atau gunung lihat itu saja," ujarnya.