Bupati Garut Akhirnya Copot Plt Kepala Dinas Pendidikan Penghina Guru Honorer

Sejumlah aktivis mulai melakukan aksi demo hari ini menuntut pencopotan Plt. Kadisdik Garut — Sejumlah aktifis mulai melakukan aksi demo hari ini menuntut pencopotan Plt. Kadisdik Garut (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Buntut celetukan yang menyatakan "guru honorer ilegal", Bupati Garut Rudy Gunawan, akhirnya mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Djajat Darajat, terhitung hari ini.

"Saya sudah menunjuk Pak Burdan, Kepala BKD sebagai Plt. Kadisdik Garut," ujar Rudy sebelum menggelar rapat pimpinan eselom dua di Setda Garut, Senin (17/9/2018).

Menurut Rudy, munculnya riak protes pergantian yang disuarakan guru honorer, pasca-pernyataan bernada merendahkan yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya, langsung mendapat perhatian serius.

Dalam apel gabungan tadi pagi, seluruh kepala dinas dan badan golongan eselon II, berkumpul membahas persoalan itu. "Pokoknya per hari ini saya ganti, salah satu faktornya karena masalah ini (tuntutan guru honorer)," ujar dia.

Rudy menambahkan, dalam sebuah organisasi perangkat kerja kata dia, dibutuhkan keharmonisan antara pimpinan dan perangkat pendukung di bawahnya. "Kalau ada komunikasi tidak bagus antara guru dangan kepalanya, kan, harus diganti," ujar dia.

Selanjutnya, jabatan strategis Plt Kadisdik Garut akan diemban Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Burdan Ali Junjunan. Sedangkan, Djajat Darajat akan dikembalikan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang selama ini ia pimpin.

Ia menyatakan penunjukkan Djajat menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan awalnya diharapkan agar warga di setiap RW dan desa bisa ikut sekolah kesetaraan. Namun, insiden ucapan tersebut mengakhiri karier kedinasan Djajat Darajat di Dinas Pendidikan.

"Sekarang diganti, di antaranya masalah itu (pernyataan honorer ilegal)," katanya.

2 dari 2 halaman

Ancaman Pencopotan Kepala Sekolah

Bupati Garut Rudy Gunawan (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Tidak hanya pergantian Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Rudy juga mengancam para Kepala Sekolah yang sengaja meliburkan siswa didiknya, untuk mendukung aksi solidaritas para guru honorer hari ini dan besok.

"Di mana sekolahnya (yang meliburkan sekolah), saya akan datangi sekolah yang meliburkan siswanya itu, saya akan ganti (Kepala Sekolah)," ucapnya.

Rudy berang, sebab persoalan guru honorer memanjang dan berdampak terganggunya proses belajar mengajar siswa. "Itu kan tidak benar, cara seperti itu lebay, bukan leadership seorang guru namanya," kata dia.

Ia berharap seluruh persoalan guru honorer, termasuk pernyataan guru honorer ilegal, tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan kepala dingin. "Persoalanya apa, solidaritas kan tidak mengorbankan anak didik, pokoknya saya akan ganti (kepala sekolah)," ujar dia.

Ary M. Karang, salah satu orangtua siswa di SDN Sukagalih V, Kampung Lembang, Tarogong Kidul, Garut, mengungkapkan sekolah meliburkan anaknya hari ini. "Katanya alasannya ada rapat sekolah," ujar dia singkat.

Hal sama diakui, Susi (45), orangtua siswa SDN 2 Tarogong. Menurut dia, aksi solidaritas guru jangan mengorbankan kewajiban. "Mau demo silakan, asal jangan mengaburkan kewajiban mengajar bagi siswa," ujarnya.

Sejak ungkapan diskriminatif Plt. Kadisdik Pendidikan mencuat, ia bersama orangtua siswa lainnya langsung kena imbasnya. Pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar akibat aksi itu. "Kok malah siswa yang menjadi korban," ujarnya.

Ia menyebut libur sekolah akan berlangsung dua hari hingga Selasa, 18 September 2018. "Kalau alasannya guru honorer demo, kenapa sekolah libur, kan masih ada guru PNS," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lewat akun Twitternya, Ketua FPI Habib Rizieq Syihab memiliki permintaan agar perusahaan dan sekolah dapat diliburkan pada hari itu.