4 Hal Pemicu Tsunami Politik di Tubuh PKS Bali

Liputan6.com, Denpasar - Jajaran pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Provinsi Bali mundur massal. Bak tsunami, dinamika politik Pulau Dewata yang tengah tenang tiba-tiba geger setelah ratusan kader PKS memutuskan mengundurkan diri.

Pengunduran diri massal ini imbas dari dilantiknya pengurus baru yang ditunjuk oleh DPP PKS. Ketua DPW PKS Provinsi Bali demisioner, Mudjiono menjelaskan, ada empat poin yang membuat mereka menyatakan mundur diri secara massal dari kepengurusan PKS Bali. 

Menurutnya, hal ini bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali pada tanggal 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.

Hal itu menunjukkan empat sikap PKS sekaligus menjadi alasan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri massal. Pertama, ujar Mudjiono pergantian kepengurusan bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.

"Kedua, DPP PKS anti demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan," kata Mudjiono di hadapan ratusan pengurus dan kader PKS se-Bali di Kantor DPW PKS Provinsi Bali di Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 1 Denpasar.

Ketiga, kata Mudjiono, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini. Keempat, pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi pemilu 2019.

"Oleh karena itu, kami bersama jajaran Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPD), Kader Inti, dan Anggota PKS Se-Bali menyatakan mundur dari Jabatan Struktural Pengurus PKS dan meletakkan status sebagai Kader dan Anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku Pimpinan Tertinggi PKS dengan tembusan kepada Presiden PKS," kata Mudjiono.

Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali khususnya atas dukungannya selama ini, dan mohon maaf harus menempuh cara ini karena sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS.

"Bagi kami, politik adalah sarana menebar kebaikan dan berjuang untuk bangsa, negara, dan agama.  Kami akan tetap akan berjuang menebar kebaikan dan amar ma’ruf nahi mungkar bagi masyarakat Bali.

Meski mengundurkan diri dari jajaran struktur kepengurusan PKS di Bali, namun Mudjiono menegaskan mereka tetap akan berkontribusi pada Pilpres 2019. Hanya saja, Mudjiono tidak menjawab tegas apakah ia akan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo-Sandi.

"Kaitannya dengan Pilpres, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya tidak akan lari dari politik. Karena moment Pilpres adalah moment perjuangan yang sangat efektif yang kami lakukan selama ini. Tapi kendaraan PKS sudah kami tanggalkan. Kami tidak tahu motif apa yang ada di benak pengurus DPP PKS," kata Mudjiono.