Panitia Pembangunan Tak Akan Robohkan Rumah Cimanggis

Pemprov Jawa Barat menyepakati usulan panitia pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) untuk membentuk tim dalam rangka mempercepat proses pembebasan lahan pembangunan kampus di Depok.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, Pemprov Jabar mendukung penuh rencana pembangunan universitas bertaraf internasional tersebut.

“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat mendukung penuh eksistensi hadirnya UIII di Depok. Saya memberikan dukungan berupa memaksimalkan pembebasan lahan karena lahannya masih terkendala hunian liar,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Selasa (9/10/2018).

Ia pun mengaku sudah menandatangani pembentukan tim khusus untuk membereskan masalah pembebasan lahan tersebut.

“Kedua, saya sangat senang eksistensi universitas ini akan menjadikan masa depan peradaban Islam dan ilmunya bisa bergeser dari Timur Tengah ke Indonesia. Ini sudah dibuatkan Perpres (peraturan presiden). Artinya ini menjadi program nasional dari Pak Jokowi melalui perpres terkait universitas ini,” ungkapnya.

Mengenai tenggat waktu pembebasan lahan, gubernur yang karib disapa Emil ini menargetkan pada akhir 2018. Sehingga, rencana pembangunan gedung bisa dilakukan mulai awal tahun depan.

“Mereka mulai membangun gedung rektorat dan kuliah tahun depan,” ucapnya.

Sedangkan terkait besaran uang kerohiman yang diberikan kepada warga yang tanahnya akan dibebaskan, Emil menyatakan akan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sudah ada peraturan, masuk dulu PSN (proyek strategis nasional) setelah itu kita bisa memberikan kerohiman walaupun tidak ber-KTP, yang penting ada bukti dia tinggal lama dan bukan dadakan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Harian Komite Pembangunan UIII, Komaruddin Hidayat, mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Ridwan Kamil mengenai perkembangan persiapan pembangunan universitas bertaraf internasional tersebut.

"Ini kan proyek strategis nasional, proyek istana, sedangkan wakil di daerah itu gubernur. Jadi gubernur ini kepanjangan tangan untuk mewujudkan (proyek)," kata Komaruddin.

Dalam audiensi dengan gubernur, pihaknya memberikan surat yang berisi tim terpadu untuk segera mendindaklanjuti pembangunan. Salah satunya terkait penertiban lahan yang saat ini masih dihuni warga.

"Surat ini berisi tim terpadu antara pemerintah Jawa Barat dan Wali Kota untuk membereskan, misalnya penertiban lahan. Kita ada lahan 143 hektare untuk kampus ini, tapi sebagian masih dihuni," ungkpnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap solusi pembebasan lahan.

“Ini bagaimana kita cari solusi. Tim terpadu ini akan mengidentifikasi siapa saja yang tinggal di situ yang sesungguhnya berhak. Kedua, kalau toh nanti ingin memberi kerohiman itu dihitung sudah berapa lama di situ, usahanya apa kemudian yang layak menurut peraturan berapa jumlahnya. Setelah negosiasi beres, pembangunan jalan,” paparnya.

Saat ini, data yang dilakukan pihaknya terdapat 700 kepala keluarga yang menghuni area lahan pembangunan.

“Nanti tim ini akan melakukan penghitungan kembali. Target lahan bebas kalau bisa akhir tahun ini,” ujarnya.