Ini Alasan DPRD Jateng Tolak Pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta

Pemandangan di tol Bawen-Salatiga. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Semarang - Sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah menolak rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta yang termasuk proyek strategis nasional karena dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Selain itu, ada beberapa pertimbangan objektif lain seperti posisi jalan tol ini ekuivalen dengan jalan tol yang 'on going project' di Semarang-Solo-Yogyakarta," kata Ketua Panitia Khusus Revisi Peraturan Daerah RTRW DPRD Provinsi Jateng Abdul Azis di Semarang, Senin (15/10/2018).

Pertimbangan lain, pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta akan mengurangi lahan basah atau pertanian produktif seluas 350 hektare, biaya pembangunan jalan tol sepanjang 70 kilometer ini cukup besar, dan jalur pembangunan jalan tol merupakan jalur rawan gempa bumi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyarankan pemerintah lebih serius mengembangkan sarana transportasi massal berupa reaktivasi jalur kereta api Semarang-Yogyakarta.

"Dari sisi investasi, pembangunan jalur kereta api per kilometer hanya butuh Rp 25-30 miliar, sedangkan jalan tol dananya Rp 150 miliar per kilometer. Kalau jalan tol anggarannya Rp 10 triliun, kalau kereta api Rp 2 triliun sehingga bisa hemat Rp8 triliun," ujar Abdul Azis seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika pemerintah tetap melaksanakan pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta yang saat ini memasuki tahap penentuan lokasi berarti salah satu proyek strategis nasional itu melanggar Perda RTRW yang ada. "Evaluasi pemerintah pusat seperti apa, kami tunggu," katanya.

Rencananya, pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 70 kilometer tersebut dibagi menjadi dua ruas, yaitu Bawen-Magelang dan Magelang-Yogyakarta.

Jalan tol yang dikoneksikan dengan jalan tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen ini diperkirakan akan menelan biaya investasi sekitar Rp 10,72 triliun.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Korban gempa di Palu masih trauma untuk kembali ke rumah mereka. Warga lebih memilih bertahan di tenda pengungsian meski tak ada penerangan.