Proses Hukum Terkini Kasus Karamnya KM Lestari Maju

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak penyidik mendalami peran Bupati Selayar, Basli Ali dalam kasus karamnya Kapal Motor (KM) Lestari Maju yang menewaskan 36 orang penumpang dari 241 orang penumpang yang menjadi korban.

Menurut Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, pendalaman peran Bupati Selayar sangat penting dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap bagaimana sebenarnya proses penerbitan izin beroperasi KM Lestari Maju.

Apalagi kata Kadir, ada surat rekomendasi persetujuan Bupati yang terbit tanggal 3 November 2016 perihal persetujuan pengoperasian KM Lestari Maju sebagai angkutan penyeberangan lintasan Pamatata, Kabupaten Selayar- Bira, Kabupaten Bulukumba yang dijadikan dasar pegangan oleh pemilik KM Lestari Maju.

"Ada bentuk pertanggungjawaban Bupati disini, sebelum keluar rekomendasi tentunya disertai dengan pengecekan fisik, kelayakan beroperasi atau tidak, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting. Jadi Bupati sebagai pemberi rekomendasi tentunya dianggap mengetahui sebelum rekomendasi ini dikeluarkan," kata Kadir via telepon.

Sebelumnya, Bupati Selayar, Basli Ali mengatakan rekomendasi yang ia terbitkan pada tanggal 3 November 2016 merupakan surat biasa. Dimana kata dia, rekomendasi persetujuan pengoperasian KM Lestari Maju sebagai angkutan penyeberangan lintasan Pamatata Selayar-Bira Bulukumba tujuannya sebagai bentuk pelayanan.

"Pemda Selayar memfisilitasi siapa saja yang berniat berinvestasi di Selayar selama mereka mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Ada orang datang ke Pemda minta rekomendasi ya kita beri," kata Basli via telepon.

Meski demikian, lanjut dia, surat rekomendasi yang diberikan oleh Pemda Selayar kepada KM Lestari Maju untuk mengurus izin dan segala yang menyangkut dengan aktifitas pelayaran tidak bersifat final.

"Di surat rekomendasi itu sangat jelas ada ketentuan yang tertera dari poin 1 sampai 5. Dimana ada aturan yang mesti mereka penuhi. Jadi kalau ada yang tidak mereka penuhi berarti rekomendasi itu tidak berlaku," terang Basli.

Izin pengoperasian KM Lestari Maju sebagai angkutan penyeberangan Pamatata Selayar-Bira Bulukumba, kata dia, bukan kewenangan Pemda Selayar, tapi izin lintasan tersebut yang mengeluarkan adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan izin berlayar adalah kewenangan Syahbandar.

"Surat rekomendasi hanya bersifat sebagai pemberitahuan bahwa KM Lestari Maju ini telah memenuhi segala ketentuan poin 1 sampai 5 untuk melayani penyeberangan Pamatata Selayar- Bira Bulukumba," ucap Basli.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengatakan pihaknya menerbitkan izin pengoperasian KM Lestari Maju berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemda Selayar.

"Sementara kalau izin berlayar itu yang keluarkan Syahbandar bukan kami," singkat Ilyas.