Ekspresi Bekas Kepala BPN Maros Saat Dijebloskan ke Penjara

Proyek pembebasan lahan bandara berlangsung sejak tahun 2013. Dimana anggaran pembebasan lahan untuk 60 hektar berawal hanya senilai Rp 185 miliar. Namun belakangan jumlahnya membengkak menjadi Rp 520 miliar setelah tim pembebasan lahan merekomendasikan sejumlah lahan warga yang masuk area pembebasan.

Dari hasil penyidikan, tim penyidik menemukan proses verifikasi lahan yang dimaksud diduga fiktif. Dimana ditemukan banyak warga mendapat pembayaran ganti rugi lahan tapi tak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Salah satunya hanya bermodal surat keterangan garapan yang tidak sesuai mekanisme atau diperoleh dengan cara tak benar.

Sehingga dari temuan tersebut, penyidik akhirnya menetapkan 9 orang tersangka yang dimana semuanya telah melalui proses pidana di Pengadilan Tipikor Makassar dan telah dijatuhi hukuman yang beragam.

Sembilan orang tersangka tersebut, masing masing mantan Kepala BPN Kabupaten Maros, Andi Nuzulia. Hamka (Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah). Hartawan Tahir (Kasubsi Pendaftaran).Muhtar (Juru Ukur), dan Hijaz Zainuddin (mantan Kasi Survey Pengukuran dan Pentaan Kota).

Selain itu, tersangka lainnya ada Camat Mandai Maros, Machmud Osman, Kepala Dusun Bado bado, Rasyid dan seorang Kepala UPTD Maros, Sitti Rabiah.

Hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dinyatakan bahwa dalam proyek pembebasan lahan bandara seluas 60 hektar tepatnya berlokasi di Dusun Baddo-baddo, Desa Baji Mangai, Kabupaten Maros tersebut, ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 317 miliar.

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendukung upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar dalam melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad itu berharap Kejati mendalami keterlibatan pihak lain yang tergabung dalam tim pembebasan lahan.

Abdul Muthalib, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mengatakan hal itu penting untuk menelusuri informasi terbaru dalam proyek pembebasan lahan bandara yang dinyatakan bermasalah dan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar.

Informasi tersebut, beber Muthalib, diantaranya adanya dugaan perikatan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilevel tim pembebasan lahan yang melibatkan tiga institusi negara sebelum terjadi pembayaran yang kemudian dinyatakan tidak tepat sasaran hingga merugikan keuangan negara.

"Apa isi dari MoU ini harus dibuka. Jangan sampai isinya memenuhi unsur perjanjian yang terkait dengan arahan pembayaran kepada pihak yang dimaksud. Ini harus diusut dan Kejati harus transparan dalam hal ini ,"ucap Muthalib via telepon.

Tiga institusi negara yang dikabarkan terlibat dalam perjanjian MoU yang bertujuan sebagai acuan dilakukan kegiatan pembayaran ganti rugi lahan sambung Muthalib yakni melibatkan perwakilan Kejati Sulselbar, Angkasa Pura dan BPKP Sulsel.

"Jadi informasinya yang kami dapat ada tim bersama dibentuk sebelum dilaksanakan tahapan pembayaran. Dimana tim bersama tersebut ada Kejati Sulselbar, BPKP Sulsel dan Angkasa Pura sendiri. Jadi mereka berfungsi memberikan arahan kepada tim pembebasan untuk membayar atau tidak membayar," jelas Muthalib.

Saksikan video pilihan berikut ini: