Jurus Kemenpar Pulihkan Pariwisata Selat Sunda Usai Tsunami

Liputan6.com, Jakarta - Kemenpar tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata di sekitar Banten dan Lampung usai musibah tsunami selat sunda. Proses pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan (11 Januari-12 April 2019) kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan (12 April hingga 31 Desember 2019) ke depan.

Fokusnya pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.

"Rencana aksi pemulihan ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat besok," ungkap Guntur Sakti, Ketua Tim Crisis Center, menurut informasi yang diterima Liputan6.com.

Guntur menjelaskan, di antara rencana aksi pemulihan akibat tsunami selat sunda itu, perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya, katanya, telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan (OJK) dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank.

"Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu," kata Guntur Sakti. 

Sementara itu M. Ichsanuddin, Deputi Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan dan Non Bank (IKNB) II menjelaskan, OJK tengah mempertimbangkan kebijakan keringanan  bagi para debitur terdampak bencana Tsunami Selat Sunda.

"Kemungkinan ada relaksasi. Kalau di perusahaan pembiayaan tempat kami biasanya relaksasi itu di antaranya untuk angsuran jangan ada denda dulu yang berlangsung  3 hingga 24 bulan," kata M. Ichsanuddin.

M. Ichsanuddin mengatakan kebijakan pemberian perlakuan khusus tersebut sebelumnya telah diterapkan terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, debitur, atau proyek yang berada di lokasi bencana alam gempa di Palu, Sulteng.

OJK telah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk melakukan pendataan terdapat perusahaan pembiayaan yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. Menurut data APPI per 28 Desember 2018 ada sebanyak 15.222 debitur dengan potensi kerugian sebesar Rp 707,86 miliar atau sebesar 23,81% dari total piutang pembiayaan di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Tenggamus dan Pesawaran. “Pada umumnya kerugian itu pada aset kendaraan,” kata M. Ichsanuddin.

M. Ichsanuddin menjelaskan, musibah tsunami Selat Sunda di Banten mempunyai potensi klaim asuransi sebesar Rp 15,9 triliun, namun seberapa besar yang dapat direalisasikan  masih dikaji oleh OJK.

Pengalaman selama ini dari 10 daerah terkena bencana di Tanah Air,  klaim asuransi terbesar terjadi di Padang mencapai 78,3% (Rp 1,4 triliun terealisasi Rp 1,2 triliun) dan Aceh sebesar 77% (dari Rp 950  miliar terealiasi Rp 746 miliar).