Keringanan Pajak 50 Persen untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang

Liputan6.com, Malang - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, resmi menetapkan 32 bangunan peninggalan masa kolonial sebagai cagar budaya. Sertifikat penetapan telah diserahkan Wali Kota Malang pada para pemilik bangunan itu.

Pemiliknya mulai lembaga pemerintahan, swasta, sekolah sampai pribadi. Ini untuk melestarikan bangunan cagar budaya di Kota Malang. Kini, pemilik bangunan bersejarah pun bisa mendapat keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 50 persen.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan, 32 bangunan cagar budaya itu hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang beberapa tahun lalu.

“Hasil kajian itu diserahkan sekaligus dibuatkan sertifikat penetapan yang ditandatangani oleh Wali Kota Malang,” kata Ida Ayu di Malang, Senin, 14 Januari 2019.

Sertifikat penetapan itu sebagai tanda, bangunan berstatus cagar budaya dan tak boleh diubah peruntukkannya. Pemilik bangunan juga berhak mendapat keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah kota sebagai insentif.

Sertifikat bisa dilampirkan pemilik bangunan saat mengurus PBB ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sehingga tak lagi sekedar memegang surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Sertifikat itu cukup jadi lampiran untuk keringanan pajak. Karena kan sudah ditetapkan dan ditandatangani wali kota,” ujar Ida Ayu.

Keringanan PBB mengacu pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang PBB Perkotaan Malang. Serta Peraturan Wali Kota Malang nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif PBB Kota Malang.

“Berdasarkan aturan itu, keringanan pajak bisa sampai 50 persen sebagai bentuk penghargaan sekaligus melestarikan bangunan bersejarah,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Dwi Cahyo.