Mengurai Jalan Buntu Penyaluran Beras di Jawa Tengah

Liputan6.com, Banyumas - Langkah Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menggandeng pemerintah desa di Jawa Tengah dalam program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) yang dirancang sejak November 2018 lalu hingga kini tak kunjung terealisasi.

Rencananya, Bulog Jawa Tengah bakal menyalurkan beras dan bahan pokok lain langsung ke perdesaan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Langkah itu untuk memotong rantai distribusi yang dianggap sebagai biang tingginya harga kebutuhan pokok.

Kerjasama dengan pemerintah desa menjamin beras dan kebutuhan pokok lain hanya melewati satu pengecer, tanpa agen atau distributor. Beras dan bahan pokok lainnya itu langsung dikirimkan dari gudang Bulog.

Saat itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahkan sempat mengundang 700 kepala desa di Jawa Tengah untuk menyaksikan penandatanganan Master of Understanding (MoU) Bulog dengan Gubernur Jawa Tengah soal program KPSH.

Secara teknis, Pemdes bakal bekerjasama dengan bulog untuk menyalurkan beras dengan menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun pihak lain yang ditunjuk pemdes.

"Nanti tujuannya, kita kerjasama dengan kades-kades, mereka kan ada BUMDES, dan semacamnya lah ya. Kita nanti kerjasama, terutama untuk beras medium," kata Kepala Bulog Sub-Divisi Regional (Subdivre) IV Banyumas, Sony Supriyadi kepada Liputan6.com.

Selain beras, Bulog juga menyediakan gula pasir yang bisa disalurkan lewat BUMDES tersebut. Tak tertutup pula kemungkinan untuk menyalurkan daging atau minyak goreng saat ada program stabilisasi komoditas ini.

Akan tetapi, dua bulan berselang paskapenandatanganan MoU tersebut, kerjasama Bulog dan pemdes yang digadang-gadang bisa menjadi solusi lancarnya pasokan hingga tingkat konsumen yang berimbas pada stabilitas harga beras tak kunjung terealisasi.