Aksi Jurnalis Bali Tuntut Remisi Pembunuh Prabangsa Dicabut

Pengacara yang ikut berjuang mengungkap pembunuhan Prabangsa, Made Suardana menjelaskan, pengungkapan kasus pembunuhan Prabangsa memakan waktu cukup panjang dan menjadi perhatian publik.

"Pertama, ini kasus publik, kedua, yang dibunuh adalah pilar demokrasi," papar dia.

Menurutnya, Keputusan Presiden (Kepres) mengandung kecacatan saat tidak melakukan elaborasi komprehensif terhadap struktur dan esensi kasusnya.

"Ada 115 orang yang mendapat keistimewaan sama dan diubah. Kasus Prabangsa berbeda. Siapa yang dibunuh itu perbedaannya. Ada ketidakcermatan dari Kanwil Hukum dan HAM Bali dan pusat. Kasus ini harusnya dibuka dulu kepada publik, semacam hearing. Kami menganggap ini terselubung," tuturnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Logika Yasonna Laoly keliru yang menyatakan pidananya 20 tahun ditambah 10 tahun menjadi 30 tahun. Remisi secara tegas tidak boleh menjalankan hukuman tidak lebih 15 tahun penjara lagi. Artinya, Susrama tidak lama lagi akan bebas. Cabut Kepres 29 tahun 2018, anulir point 94," pintanya.

Ada enam tuntuan yang mereka sampaikan. Pertama, mengecam kebijakan Jokowi yang memberikan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan keji terhadap jurnalis.

Kedua, menuntut Presiden Jokowi mencabuy keputusan presiden pemberian remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjsdi pidana penjara sementara terhadap Susrama yang tercantum dalam Kepres Nomor 29 Tahun 2018.

Ketiga, menuntut presiden dan bawahannya agar lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang melemahkan kebebasan dan kemerdekaan pers.

Keempat, mendesak Kanwil Hukum dan HAM Bali mengungkapkan ke publik proses dan dasar pengajuan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama pembunuh jurnalis.

Kelima, mendesak aparat penegak hukum agar menuntaskan pengungkapan kasus pembunuhan maupun kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di Indonesia serta mendorong pemerintah agar menjamin kemerdekaan pers.

Keenam, menuntut Presiden RI harus menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Pada kesempatan itu, istri almarhum Anak Agung Gede Nsrendra Prabangsa ikut hadir dalam barisan aksi demonstrasi.