Warga Aceh Tak Mau Tutup Mata soal Isu Tambang

Liputan6.com, Aceh - Balai Kesenian yang biasanya sepi hari itu tampak ramai. Sebuah spanduk dan layar tancap dibentang di ruangan 6x4 meter berlantai kayu tak berjendela tersebut.

Seorang lelaki berucap salam pertanda kegiatan dimulai. Satu-persatu peserta diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari lelaki bernama Nasir itu.

Para peserta tampak malu-malu menjawab pertanyaan dari moderator. Jawaban mereka terdengar agak terbata-bata, namun punya isi yang jelas, melestarikan hutan dan lingkungan agar habitat yang ada di dalamnya tidak musnah.

Moderator itu tengah memantik intuisi peserta agar suasana lebih hidup. Peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ini adalah warga Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang tengah mengikuti pelatihan jurnalis lingkungan, Senin (28/1/2019).

Pelatihan untuk mencetak jurnalis warga ini diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Forum Jurnalis Lingkungan (FJL), dan Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB). Pelatihan ini hakikatnya merupakan reaksi terhadap kehadiran perusahaan tambang emas di wilayah yang alamnya masih asri ini.

Seperti diketahui, isu warga Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang menolak kehadiran perusahaan mencuat akhir tahun lalu. Hingga hari ini, proses sidang gugatan terhadap perusahaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah yang kesekian kali.

Kendati proses hukum tengah berjalan, namun, harapan izin eksploitasi perusahaan dibatalkan masih jauh panggang dari api. Di sisi lain, sudah barang tentu, perusahaan mengambil jalur yang sama, sebagai tandingannya.

Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Aceh, melalui instansi yang mewakilinya dinilai terlampau sebelah mata melihat masalah warga yang tinggal di wilayah pelosok ini. Penilaian ini berpijak dari pengalaman aksi unjuk rasa membawa isu menolak tambang, namun tidak mendapat gubrisan Pemerintah Aceh.

Sebagai catatan, aksi beruntun menolak kehadiran perusahaan bernama PT Emas Mineral Murni digelar beberapa kali. Aksi menyebar luas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, dan mendapat dukungan dari sejumlah elemen, baik civil society, maupun mahasiswa.

Aksi perdana digelar September tahun lalu. Aksi menolak tambang muncul usai terbitnya Pengumuman Pemasangan Tanda Batas Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT EMM 9 Juli 2018.

Kegiatan pertambangan dinilai memicu bencana ekologis, seperti menimbulkan lubang-lubang besar yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Selain itu, juga berdampak pada sempitnya ruang kelola atas sumber daya hutan dan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Sebaliknya, Kepala Teknik Tambang PT EMM, Herbert Simatupang menyanggah bahwa PT EMM melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selain itu, sejak 19 Desember 2017 PT EMM telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IUP OP Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT EMM.

Saat itu, penolakan kehadiran perusahaan kian menggelinding menyusul besarnya dukungan menolak eksploitasi tambang di Nagan Raya. Hampir seluruh pegiat lingkungan di Aceh aktif menolak kehadiran perusahaan yang luas area konsesinya mencapai 10.000 hektare ini.

Penolakan ini akhirnya berlangsung di meja hijau. Warga menggugat perusahaan di PTUN, dengan objek gugatan surat izin operasi produksi mineral dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing.