Warga Garut Terdampak Reaktivasi Rel Kereta Minta Pemindahan Jalur

Liputan6.com, Garut - Di tengah proses reaktivasi rel kereta api Cibatu-Garut Kota yang dilakukan pemerintah pusat, Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Kereta Api Garut, Jawa Barat, justru masih mempersoalkan keseriusan Gubernur Jawa Barat untuk menyediakan lahan relokasi bagi mereka.

Alimuddin, Sekretaris Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Kereta Api Garut mengatakan, dalam proses pendataan dan pembayaran sejulah uang kerohiman bagi masyarakat, lembaganya meminta Bupati Garut menjembatani pertemuan warga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Ada dua tuntutan kami yang kami perjuangkan," ujar dia, Senin, 4 Februari 2019.

Menurutnya, secara prinsip masyarakat tidak menolak adanya reaktivasi rel kereta, tetapi warga terdampak meminta kepada Provinsi Jawa Barat untuk memberikan solusi. "Yang saya dengar Pak Gubernur enggan menemui karena kami menolak, intinya kami tidak menolak," kata dia.

Ada dua poin yang akan diperjuangkan saat audiensi dengan orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat tersebut, yakni pemindahan jalur reaktivasi rel untuk menjauhi daerah padat penduduk. "Masyarakat bisa meminta negara, sebab itu dijamin di UUD, bahwa masyarakat harus diberi hunian layak," ujar dia.

Kedua, buatkan masterplan atau lahan relokasi bagi warga terdampak, agar mendapatkan ganti rugi yang layak dari pemerintah. "Minimal seperti dibuatkan rumah tapak atau apa, jangan asal bongkar, warga sebenarnya siap mencicil rumah jika disediakan," ujarnya.

Melalui pendekatan birokrasi yang dijembatani Bupati Garut, masyarakat terdampak, ujar dia, berharap ada perhatian serius dari provinsi Jawa Barat . "Secara prinsip kami tidak menolak, namun harus ada solusi yang menyeluruh bagi warga terdampak, mereka telah puluhan tahun menempati bantaran rel," katanya.

Saat disunggung soal status tanah milik PT KAI, ia menegaskan jika tanah yang ditempati puluhan tahun oleh warga terdampak selama ini, merupakan tanah negara yang bisa ditempati dengan mekanisme pengajuan. "Posisi PT KAI dengan kita sama, sama-sama bisa mengajukan pemanfaatan tanah itu, hanya mereka (PT KAI) BUMN, lebih prioritas," katanya.

Cucu Kurniadin, salah satu tokoh warga terdampak reaktivasi rel kereta Garut di sekitar Suci Kaler menambahkan, akibat tidak adanya kejelasan soal tanggung jawab provinsi Jawa Barat, hingga kini masih ada 10 orang pemilik rumah di sekitar Suci yang enggan menandatangani perpindahan. "Intinya mereka meminta kejelasan dulu solusi apa dari pemerintah," kata dia.