Menengok Persiapan Pencoblosan di Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Kawasan Perbatasan RI-PNG di Kota Jayapura ini nantinya memiliki dua TPS yang berada di Balai Desa Kampung Mosso dan lapangan helipad depan Posko Taktis Satgas Pamtas wilayah setempat, di mana jumlah kepala keluarganya mencapai 161 KK dengan perkiraan pemilih berjumlah 500-600 orang.

Namun, katanya, data tersebut belum diperbaharui semenjak peristiwa kebakaran pasar perbatasan pada Minggu (28/10) setahun lalu. Pasalnya, banyak warga perbatasan yang umumnya adalah pedagang akhirnya kembali ke kampungnya masing-masing setelah los dan kios miliknya terbakar.

"Jadi, wilayah perbatasan ini terdapat tiga RT, di mana RT 1 kebanyakan warganya merupakan pelintas batas yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan RT 2 dan 3 merupakan masyarakat bermatapencaharian pedagang di pasar perbatasan," kata Kepala Pos Polisi (Kapospol) Subsektor Skouw Ipda Kasrun.

Menurutnya, kesadaran masyarakat perbatasan menggunakan hak pilihnya pada pemilu sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hari pasar di perbatasan, yakni Selasa dan Kamis, warga yang bermatapencaharian pedagang bisa mendahulukan datang ke TPS, untuk mencoblos baru setelah itu ke perbatasan untuk berjualan.

Meskipun kesadaran menggunakan hak pilih dan datang ke TPS ini sudah meningkat, namun ia berharap sosialisasi dan simulasi mengenai pemilu segera dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ia mengemukakan kini banyak warga PNG yang baru masuk ke wilayah Indonesia dan banyak keluarganya yang sudah menjadi WNI, tetapi belum didata dengan baik, sehingga diharapkan KPU segera melakukan sosialisasi dan simulasi agar ke depannya tidak mempersulit lagi ketika hendak mencoblos.

Dengan sosialisasi dan simulasi ini, ketika warga datang ke TPS langsung dapat memilih dan pulang tanpa mengganggu aktivitasnya masing-masing, baik yang berkebun maupun berjualan. Babinkamtibmas pun tidak perlu lagi mendampingi petugas TPS maupun saksi-saksi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun-tahun sebelumnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terkadang Babinkamtibmas meminta bantuan Satgas Pamtas yang bertugas untuk "mengurung" warga perbatasan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sehingga dapat ke TPS terlebih dahulu baru melaksanakan aktivitasnya, baik berkebun maupun berjualan.

"Kalau tidak begitu, waktu pencoblosan bisa molor karena harus menunggu warga datang satu per satu, jadi sebenarnya jika kegiatan pemilihan, waktunya lebih dari pukul 13.00 WIT, bukan karena jumlah warganya yang banyak, tetapi lama menunggu masyarakat datang ke TPS," ujar Nurdin yang dibenarkan Ipda Kasrun.

Tak heran, petugas di TPS, babinkamtibmas dan jajaran pemerintah kampung setempat harus menggunakan sistem "jemput bola" dan memanggil warga di permukimannya masing-masing. Ketiadaan sinyal telekomunikasi juga mempersulit komunikasi, petugas juga menjadi kebingungan, termasuk pengamanan kecuali jika ada yang meminta pertolongan dan bantuan dari satgas pamtas menggunakan radio ring sehingga bisa terjangkau di mana informasi keluar menjadi lebih cepat.

Bagi KPU Provinsi Papua, persiapan pelaksanaan pemilu, khususnya di kawasan perbatasan RI-PNG, hingga kini terkendala beberapa faktor, di antaranya bahasa, data jumlah pemilih yang berubah-ubah dan kepemilikan KTP atau kartu identitas kependudukan.

Meskipun demikian, komisioner KPU Provinsi Papua Bidang Sosialisasi Pemilu Tarwinto mengakui hingga kini belum ada sosialisasi dilaksanakan di kawasan perbatasan RI-PNG yang berada di Kota Jayapura, namun hal ini sudah dijadwalkan.

Selain itu, data jumlah warga yang berubah-ubah pun tengah diupayakan penyelesaian, yakni jika ada masyarakat tidak terdata, maka akan dimasukkan dalam data pemilih khusus, menyesuaikan dengan penetapan jumlah surat suara yang kini masih diperdebatkan.

Untuk kepemilikan KTP, sudah pasti yang mencoblos adalah warga negara Indonesia yang mempunyai identitas diri, sehingga tidak mungkin yang berkewarganegaraan ganda dapat mencoblos."Ini menjadi tugas dari aparat pemerintahan di kampung setempat untuk mengecek dan mengawasinya," kata Tarwinto.

Perihal identitas diri ini, Kepala Kampung Mosso Agus Wepa Foa menegaskan pihaknya terus mengingatkan warga yang memiliki hak pilih juga harus disertai dengan kepemilikan KTP sebagai bukti warga negara Indonesia.

Selama menjabat sebagai kepala kampung, Agus mengakui pelaksanaan pemilu di wilayahnya berjalan dengan aman dan situasi terkendali, pasalnya, selalu ada pengecekan administrasi kependudukan yang dilakukannya agar ketika warga datang ke TPS tidak menghadapi kendala serta dapat langsung menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Agus meminta warganya tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di wilayahnya tidak terganggu. Distribusi logistik untuk pemilu pun berjalan dengan baik di tahun-tahun sebelumnya, sehingga diharapkan pada pilpres dan pileg 2019 ini juga demikian.

Kaitannya dengan logistik pemilu setelah didistribusikan dari KPU, seperti surat suara, sebelumnya disimpan di Kantor Kelurahan Koya Timur, di mana pada saat hendak memilih baru didrop pada keesokan harinya, sehingga tidak langsung diinapkan di TPS untuk menjaga terjadinya kerawanan.

Saksikan video pilihan berikut ini: