Rapalan Doa dan Zikir untuk Pemilu Damai di Bumi Cenderawasih

zikir dan doa bersama untuk pemilu damai di Papua — Zikir dan doa bersama untuk pemilu damai di Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur/Humas Pemkot Jayapura)

Liputan6.com, Jayapura Suara rapalan doa dan zikir bersama mengalir deras dari dalam Masjid Raya Baiturrahim, Kota Jayapura, Papua. Ratusan umat dari berbagai komponen berbaur, khusyuk memanjatkan doa yang sama, untuk kelancaran dan kemanan pelaksanaan pemilu damai di Papua, serta Indonesia pada umumnya.

Ustaz Burhanudin Abdullah yang memimpin doa juga meminta kekuatan, nikmat, dan kesehatan dalam pelaksanaan Pemilu 17 April di tanah Port Numbay.

"Dengan doa, Tuhan akan menjaga kota menjadi aman, damai, semua rakyatnya hidup rukun,” kata Ustad Burhanudin, Minggu (14/4/2019).

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menyebutkan doa bersama juga dilaksanakan umat nasrani pada seluruh dominasi gereja. Tujuannya sama, untuk memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar pelaksanaan pemilu damai dan berakhir aman.

"Semua umat di muka bumi ini mendoakan pemilu aman. Kami berharap kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan profesional, independen, bermartabat, jujur dan adil. Termasuk kepada pemilih, silahkan datang ke TPS dan jangan golput," kata Benhur.

Wali Kota Jayapura meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya hati dan pro rakyat, melihat rakyat, siap melayani rakyat, yang amanah, saleh, melihat keberadaan orang lemah dan juga mendukung program pemerintah Kota Jayapura lima tahun ke depan.

Sebelumnya FKUB Papua juga menggelar doa dan puasa bersama dengan berbagai pihak. Ketua FKUB Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk menyampaikan doa itu penting karena sebagai sarana umat dalam berkomunikasi langsung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, apalagi ditambah dengan puasa mempunyai kekuatan luar biasa. Pihaknya percaya, semua pimpinan agama yang ada di Tanah Papua jika bersatu dan berdoa bersama, pasti Tuhan akan menjawab.

"Kita semua sudah merasakan intervensi Tuhan dalam Pilkada Gubernur Papua tahun lalu, sehingga berjalan dengan aman," kata Lipius.

Dalam doa itu, juga dikhususkan untuk Kabupaten Nduga, Mamberamo Tengah dan Intan Jaya yang diduga masih ada gesekan, agar dalam pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan sukses.

2 dari 3 halaman

Ancaman Media Sosial

Distribusi logistik di Waropen — Distribusi logistik di Kabupaten Waropen yang sebagian besar wilayahnya ditempuh dengan perjalanan laut. (Liputan6.com/Katharina Janur/Polda Papua)

Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang dilakukan berbagai pihak, untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, dan bermartabat.

Pihaknya yakin, jika semua pihak menjaga keamanan dan kejujuran di tanah Papua, maka akan tercipta keamanan dengan sendirinya. "Segala konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan kepala dingin, saling mendorong kearah yang lebih baik dan saling menguatkan. Jangan kita justru saling menyalahkan," ujarnya.

Kapolda Papua menyebutkan Pemilu tahun ini cukup kompleks dalam pelaksanaannya. Namun, persaingan yang ada harus tetap menumbuhkan saling percaya dan tidak saling mencurigai sesama.

Tak hanya itu saja, media sosial justru menjadi ancaman yang serius bagi kemajemukan dan toleransi, serta keberagaman yang ada di Papua. Misalnya penyebaran berita bohong di media sosial.

"Pengguna media sosial harus bijak dan benar-benar memverifikasi berita yang beredar di media sosial saat ini, sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak benar kepada orang banyak," tutur Kapolda.

Kapolda Papua menjamin keamanan pemilu di Bumi Cenderawasih. Walaupun ada daerah yang dianggap rawan akan gangguan keamanan, seperti di Nduga yang masih didominasi oleh gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB), lalu ada juga di Mamberamo Tengah yang dianggap rawan, karena komisioner KPU yang belum ada.

"Anggota kami tersebar hingga ke kampung. Silahkan gunakan hak pilih anda dan kami jamin keamanannya," ujar Kapolda, tanpa menyebutkan berapa personel yang disebar itu.

3 dari 3 halaman

Sistem Noken

APK di Kota Jayapura — Seoang warga di Kota Jayapura sedang menunjukkan jejeran APK yang masih banyak beredar di ruas jalan di Kota Jayapura. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Masa tenang jelang Pemilu 17 April 2019, telah berlangsung sejak 14 April lalu dan membuat Bawaslu Papua terus melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu.

Selain menurunkan APK yang masih menjamur di sejumlah tempat, Bawaslu Papua telah memetakan dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun ini.

"Satpol PP dan Bawaslu kabupaten/kota masih melakukan pembersihan APK. Termasuk branding gambar caleg pada trasnportasi umum. Kami telah berkoordinasi dengan Polda Papua, namun pencabutan gambar dan stiker caleg pada kendaraan yang melintas tetap dilakukan oleh Satpol PP," kata Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach, Senin (15/4/2019).

Dalam masa tenang, Bawaslu Papua memetakan sejumlah masalah yang dikhawatirkan akan muncul, di antaranya penyelewenangan C6 atau surat undangan dan politik uang. Untuk itu, Bawaslu akan membuat konten kreatif lewat media sosial dan program kreatif lainnya, untuk mengingatkan pemilih akan kecurangan ini.

"Di setiap kabupaten/kota juga telah dilakukan patroli pengawasan," ujarnya.

Bawaslu Papua juga mewaspadai indikasi sejumlah kabupaten yang harusnya menggunakan pemilihan secara nasional, namun akan digiring kearah sistem noken. Misalnya saja di Kabupaten Asmat, Nabire, Mimika, Waropen, hingga Kota dan Kabupaten Jayapura yang ada upaya oleh kelompok tertentu untuk menggunakan sistem noken dalam pelaksanaan pemilu.

"Padahal dalam juknis sudah jelas kabupaten mana saja yang bisa menggunakan sistem noken dan kabupaten mana yang tidak. Apalagi Kota dan Kabupaten Jayapura, ini tak boleh terjadi, sebab kedua wilayah ini adalah barometer demokrasi pemilu di Papua," ujarnya.

Bawaslu Papua yakin dengan kerja sama semua pihak, pemilu di Papua akan mencetak sejarah dengan kabar baik dan memberi kabar terlebih dahulu dari Indonesia bagian timur, bahwa pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar.

Simak juga video pilihan berikut ini:

12 kabupaten di Papua gunakan sistem noken di Pemilu 17 April 2019 nanti.