Bengkulu Masuk Kategori Rawan Pemilu 2019

Provinsi Bengkulu memiliki catatan kelam saat pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kaur tahun 2005 lalu. Terjadi amuk masa dan kerusuhan yang meluas ketika masyarakat melakukan tindakan anarkis karena tidak menerima hasil pemilu kada saat itu.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, berkaca dari kerusuhan Kaur saat itu, pihaknya saat ini sangat mewaspadai netralitas penyelenggara pemilu. Ini merupakan catatan khusus dan masuk dalam ketagori indikator kerawanan Pemilu 2019.

"Salah satu penyebab peristiwa kerusuhan di Kaur itu, penyelenggara tidak netral," ungkap Parsadaan.

Kerusuhan yang mencapai klimaks hingga menyebabkan peristiwa bakar membakar aset negara termasuk kantor Bupati dan fasilitas lain tersebut juga tetap diwaspadai. Pihak Bawaslu sebagai penanggung jawab pengawasan Pemilu 2019 tidak mau kecolongan dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi ini.

"Netralitas penyelenggara yang menjadi catatan penting," kata Parsadaan.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 5 dari wilayah kabupaten kota masuk dalam kategori rawan. Bahkan angka kerawanan yang tercatat dalam indeks kerawanan (IKP) pemilu 2019 berada pada posisi diatas 50 persen.

Kepala Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkulu Fatimah Siregar mengatakan, wilayah dengan IKP tertinggi adalah Kabupaten Rejang Lebong dengan angka 56,96 persen, disusul kabupaten Kaur dengan tingkat kerawanan mencapai 53,57 persen dan Bengkulu Utara dengan 63,28 persen. Dua wilayah lain adalah Kabupaten Seluma dengan tingkat kerawanan 52,26 persen dan Kota Bengkulu dengan angka 51,47 persen.

"Ada empat alat ukur yang kami jadikan indikator," ungkap Fatimah.

Keempat indikator untuk mengukur indeks kerawanan pemilu itu adalah Penyelenggara Pemilu yang Bebas dan adil, konteks sosial politik, kontestasi dan partisipasi politik. Khusus dalam konteks sosial politik terjadi gangguan keamanan sebelum pemilu, kekerasan atau intimidasi kepada penyelenggara, antar peserta atau calon, dan antar pemilih.

"Indikasi lain adalah penyalahgunaan wewenang, intimdasi oleh birokrasi, mobilisasi dengan ancaman dan mobilisasi dengan politik uang," kata Fatimah Siregar.