Ramai-Ramai Gugat KPU Kota Jayapura

TPS Sepi — Akibat keterlambatan distribusi logistik, 500-an TPS di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan ikut pemilu susulan. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Jayapura Siap-siap, KPU Kota Jayapura akan digugat banyak pihak. Hal ini terkait keterlambatan KPU Kota Jayapura dalam mendistribusikan logistik pemilu.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, pun kesal dengan keterlambatan ini. Ia akan menuntut pertanggungjawaban penyelenggara yang sangat terlambat dalam distribusi logistik, terutama di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan.

“Saya kecewa karena Pemerintah Kota Jayapura sudah hibahkan Rp6,5 miliar dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pemilu, bahkan sampai kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik diklaim siap oleh KPU,” katanya, Rabu (17/4/2019).

Bahkan, persiapan yang dilakukan berbagai pihak dinilai berjalan dengan baik, hingga adanya apel kesiapan pengamanan yang melibatkan 2.524 personel Satuan Linmas. Dengan pengawalan 120 personel TNI dan 606 personel Polri.

“Saya ingin pencoblosan Distrik Abepura dan Jayapura Selatan yang akan dilakukan esok hari dapat diawasi dengan baik. Jangan sampai ada sabotase jelang pencoblosan susulan,” jelas Benhur.

Benhur khawatir penundaan pemilu pada dua distrik ini dapat mempengaruhi menurunnya jumlah pemilih. “Jangan sampai ada permainan di dalamnya dengan peristiwa ini,” kata Benhur.

2 dari 2 halaman

Bawaslu Papua Investigasi Keterlambatan Logistik

Kondisi di KPU Kota Jayapura pada hari pencoblosan — Pada hari pencoblosan, justru ribuan surat suara belum disiapnkan oleh KPU Kota Jayapura. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Bawaslu Papua melakukan investigasi keterlambatan distribusi logistik yang terjadi di dua Distrik Abepura dan Jayapura Selatan. Padahal, Bawaslu setempat telah mengingatkan kepada KPU Kota Jayapura terkait persiapan distribusi pemilu jauh hari sebelumnya.

Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach, menyebut dua-tiga hari ke depan sudah tercium indikasi keterlambatan pengiriman logistik di Kota Jayapura.

“Bagaimana mau selesai pengiriman logistik, jika tempat penyortiran dan pelipatan suara sempit? Berkali-kali sudah ingatkan bahwa dari lokasi penyortiran dan perlipatan suara saja sudah tak memungkinkan? Kenapa tak mencari lokasi yang lebih luas? Agar segalanya berjalan dengan cepat,” ujarnya.

Ronald menyebut, harusnya Kota Jayapura yang menjadi barometer demokrasi di Papua dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Apalagi Kota Jayapura tak ada hambatan geografis dan keamanannnya pun terjamin.

“Kok bisa begini? Sejak semalam hingga Subuh, kami keliling Kota dan Kabupaten Jayapura. Saya lihat sudah tak beres, karena sudah jam 07.00 WIT pagi tadi, logistik belum didistribusikan. Ini sudah tak jelas,” jelasnya.

Bawaslu Papua menyebutkan ada indikasai kelalaian dari KPU Kota Jayapura dan manajemen persiapan pemilu sudah tak baik.

“Jika hasil investigasi itu ditemukan adanya pidana administasi atau pidana etik, kami akan proses, supaya ini menjadi pembelajaran bagi semua penyelenggara, sebab hal ini sudah berdampak pada pemilihan nasional,” katanya.