Menengok Aceh Si Putri Jelita yang Perkasa

Jika dapat digambarkan, Aceh bak seorang puteri nan cantik jelita dengan kesempurnaan yang nirmala, di samping banyak mendapat kecaman karena dinilai terlalu konservatif terutama dalam hal menegakkan syariat. Nilai-nilai keislaman memang dominan di provinsi ini.

Lantas, seberapa 'garis keras' provinsi yang berada di ujung utara Pulau Sumatera ini? Mengingat, Mahfud MD belum lama ini melontarkan pernyataan Aceh termasuk salah satu provinsi yang dulunya diidentifikasi sebagai provinsi garis keras, selain Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pernyataan pakar hukum tata negara asal Madura itu keluar saat wawancara di salah satu stasiun tv nasional. Ia saat itu menjelaskan perihal kemenangan antara Jokowi dan Prabowo.

"Dan, itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga," begitu potongan wawancara Mahfud MD dalam video yang tersebar luas di media sosial.

Mahfud MD tidak sepenuhnya salah. Terlebih, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang pernah mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga telah mengklarifikasi maksud dari lakab 'garis keras' tersebut.

Sebelumnya, telah disinggung bahwa nilai-nilai keislaman menjadi pedoman yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh. Atas dasar agama pula, rakyat Aceh pernah mati-matian memperjuangkan tanah nenek moyang mereka dari cengkeraman penjajah.

Sejarah mencatat, Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Aceh disebut sebagai daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia karena selama revolusi fisik, Aceh satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki Belanda.

Belanda memang mendirikan benteng-benteng dan menjalankan roda pemerintahannya di Kutaraja. Namun, tak pernah secara de facto menguasai Aceh.

Siang malam, rencong pejuang Aceh masih mengincar prajurit marsose hingga petinggi Belanda. Pun sama, ketika Jepang yang dikira bersahabat memaksa rakyat Aceh melakukan ritual 'sekeirei', menyembah sang Tenno Heika.

Alasan Daud Beureuh memberontak dan berniat mendirikan Negara Islam di bawah kepemimpinan S.M Kartosoewirjo sedikit banyak juga karena hukum syariah dinilai telah dikebiri saat itu. Ketika Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), agama juga yang menjadi spiritnya.

"Aceh sedari dulunya merupakan pusat pengembang dakwah Islam dan penyebar nilai-nilai kebebasan. Ia tidak dapat membiarkan sebuah bangsa yang rakyatnya ditindas dan dikungkung oleh penguasanya," kata Ketua Ketua Center of Information for Samudra Pasai Heritage, Abdul Hamid, kepada Liputan6.com, Minggu malam (29/4/2019).

Sekali lagi, agama bagi rakyat Aceh adalah suplemen yang melahirkan spirit elementer perjuangan. Sang mair adalah kepastian, di mana jihad bermuara surga, demikian yang tersurah dalam bait 'Prang Sabi', hikayat sekaligus doktrin yang membuat Belanda mengambil sikap hendak memusnahkannya, layaknya tentara memberangus buku-buku berhaluan kiri.

"Namun sebagai mana ibadah lainnya, jihad juga memiliki syarat dan rukunnya, inilah yang membedakan jihad dangan penaklukan dan tindak barbarian," kata Hamid.

Sosiolog, Affan Ramli, tidak setuju label Islam garis keras dikaitkan dengan kemenangan Prabowo-Sandi di Aceh. Baginya, rakyat Aceh punya kebiasaan yang cenderung keluar dari arus utama.

"Tidak bisa langsung dihubungkan dengan Islam garis keras. Aceh punya tradisi keluar dari arus utama. Misal, ketika masa Golkar mendominasi, di sini, PPP yang menang," kata kepada Liputan6.com, Minggu malam (29/4/2019).

"Tapi kalau dibilang orang Aceh punya imajinasi darul Islam, iya. Tradisi sufisme di Aceh concern pada isu-isu seperti ketidakadilan, dan kezaliman. Islam Aceh mengarah pada isu-isu akhlak komunal. Itu yang kemudian disebut dengan prinsip-prinsip negara darussalam," lanjutnya.

Belakangan, prinsip tersebut berubah. Pergeseran paradigma ini terjadi ketika prinsip darul Islam mulai diperkenalkan oleh Daud Beureueh yang saat itu bercita-cita mendirikan negara Islam ditandai dengan meletusnya pemberontakan DI/TII di Aceh.

Kendati telah redam, ekspektasi terbentuknya sebuah negara seperti imaji Daud Beureueh masih ada sampai saat ini. Kondisi ini melahirkan stigma yang menegasi bentuk negara lain yang dinilai tak memedomani Islam.

Selain itu, lakab 'garis keras' Mahfud MD dinilai tak ubah narasi orientalis yang dibangun dunia barat atas negara-negara Muslim. Salah satu contohnya, saat negara barat memberi label garis keras terhadap Iran, ketika negeri para Mullah itu berhasil mendirikan negara Islam.

"Mahfud dalam hal ini bias. Salah dalam membangun narasi. Mahfud salah satu representasi bagaimana elite pusat di Jakarta seringkali salah dalam memahami peristiwa politik di Aceh," tutup Affan.

Simak video pilihan berikut ini: