Balada Marsono Tambakrejo, Menyelamatkan Ayam Kehilangan Rumah

Marsono kemudian bercerita, dibalik penggusuran itu, sebenarnya sudah ada kesepakatan pada akhir tahun 2018. Kesepakatan antara warga dengan pemerintah Kota Semarang itu juga dihadiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

"Saat itu warga sepakat direlokasi ke penampungan di tepi Sungai Banjir  Kanal. Tapi myatanya saat ini tempat yang disepakati untuk relokasi masih berupa genangan air," kata Marsono.

Marsono dan warga yang lain hingga hari ketiga penggusuran, Sabtu (11/5/2019), warga belum mendapatkan tempat relokasi. Mereka tak tahu akan kemana, dan sementara tinggal di tenda-tenda serta bivak yang berasal dari reruntuhan rumah mereka.

Dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa warga Tambakrejo di bantaran BKT mendukung proyek normalisasi BKT. Karenanya sudah dicapai kesepakatan relokasi itu.

"Tapi seharusnya nunggu dulu biar lahan relokasi siap. Jangan dihancurkan seperti ini sehingga warga tidak memiliki tempat tinggal," katanya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa perobohan bangunan milik warga itu untuk mempercepat proses normalisasi BKT. Atas kesulitan warga, Hendi menyebut bisa memanfaatkan lahan yang telah ada.

"Yang sudah ada ditempati dulu. Jadi nanti bisa segera mengerjakan yang lain," kata Hendi.

Jika warga mau menempati lahan yang disediakan, maka pengerukan bisa segera dilakukan dan tanah yang disepakati untuk relokasi bisa segera diurug.

"Supaya yang lain segera bisa dikerjakan," katanya.

Dalam pantauan Liputan6.com, lahan yang disepakati untuk relokasi memang belum siap. baru sekitar 40 persen saja yang sudah diurug, sementara sisanya masih berupa genangan air.