Ketua Dewan Adat Kerajaan Gowa Imbau Warga Tak Terhasut Isu People Power

Liputan6.com, Gowa - Isu adanya pengerahan massa besar-besaran (people power) untuk mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang, membuat sejumlah tokoh angkat bicara.

Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Adat Bate Salapang Kerajaan Gowa, Abd. Razak Tate dengan tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gowa khususnya untuk tidak mudah terhasut dengan gerakan atau seruan people power yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Itu hanyalah isu yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak suasana penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sudah berjalan kondusif," kata Razak, Selasa 14 Mei 2019.

Ia justru mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan suasana yang aman, damai, dan sejuk di Kabupaten Gowa tersebut.

“Mari kita menolak tindakan inkonstitusional demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Razak.

Hal yang sama juga dilontarkan Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Aswaluddin. Ia mengaku menentang keras adanya pengerahan massa (people power) pada 22 Mei 2019 mendatang.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dengan isu provokatif tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyarankan bagi para pendukung yang tidak puas dengan hasil perhitungan di situng KPU, agar tidak membuat gaduh. Melainkan menempuh upaya hukum sesuai aturan yang ada.

"Kita harus kembali menjalin Ukhuwah Islamiyah dan Ukuwah Wathoniyah, sambil menungu hasil pengumuman resmi dari KPU pusat. Jadi terpancing isu people power," Aswaluddin menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini: