Pemeriksaan Peserta Aksi Massa 22 Mei di Garut

Liputan6.com, Garut Jajaran Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat melakukan penghadangan, terhadap setiap kendaraan yang diduga membawa massa peserta aksi people power ke Jakarta, hingga dini hari tadi.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan, upaya tersebut sengaja digelar untuk menciptakan suasana kondusif seiring pengumuman pemilu dan pilpres.

“Dan memang benar, ternyata kendaraan yang kami berhentikan itu melanggar aturan, seperti sopirnya tidak memiliki SIM,” ujarnya, Selasa (21/5/2019).

Menurutnya,  situasi dan kondisi masyarakat setelah pemilu terbilang kondusif, sehingga rencana aksi people power dinilai tidak penting, sebab berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Kami memang tidak bisa melarang sebab itu hak konstitusi mereka, namun kami menghimbau agar jangan berangkat, kan itu lebih baik,” ujarnya.

Dalam beberapa pemeriksaan yang dilakukan kepolisian di berbagai daerah, ditemukan barang mencurigakan seperti bom molotov dan benda tajam lainnya. "Makanya kami lakukan upaya serupa agar tidak terjadi," kata dia.

Hasil sweeping tadi malam, sebanyak 100 anggota gabungan Polres Garut dan Kodim 0611 Garut diterjunkan ke lapangan. Mereka dibagi menjadi dua regu, di dua titik berbeda pada rute utama Garut yang menuju ke wilayah Bandung dan sekitarnya.

Jalur pertama yang berada di pintu masuk Garut Jalan Raya Kadungora  (Simpang tiga salamanjah) langsung dipimpin Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. “Itu pintu masuk utama ke kabupaten Garut,” kata dia.

Sementara penjagaan kedua berada di jalan Raya Bandung-Garut (Mesjid Al-Mahdiyin) yang dipimpin Waka Polres Garut Kompol Abdul Kholik.

Hasilnya sebanyak 2 unit kendaraan roda empat No. Pol. F 1807 DK  dan D 1507 PO berhasil dihentikan. Mereka diketahui akan berangkat ke Jakarta mengikuti rencana people power, yang akan digelar berbarengan dengan pengumuman KPU tersebut.

“Selanjutnya kedua kendaraan tersebut kami amankan di Polres Garut guna pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi.

Seperti diketahui rencana mobilisasi massa dalam jumlah besar atau People Power yang pertama kali disampaikan Amien Rais, tidak mendapatkan respon masyarakat, hampir seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menolak aksi tersebut.

Selain berpotensi membuat kegaduhan di tengah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, juga hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan, berbarengan dengan pengumuman hasil pemilu 2019 yang akan dilakukan oleh KPU.