Menyoroti Maju Mundur Pernyataan Referendum dari Eks Panglima GAM

Referendum Aceh — Ilustrasi Referendum (Rino Abonita/ Liputan6.com)

Liputan6.com, Aceh - Senin malam, 27 Mei 2019 lalu, Muzakir Manaf mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyatakan niat ingin referendum.

Pada saat itu, pria yang pernah menduduki jabatan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 mengklaim bahwa keadilan dan demokrasi di Indonesia tidak jelas arahnya. Baginya, Indonesia berada diambang kehancuran.

Seorang eks kombatan GAM mengaku terkejut dengan sikap Mualem yang berubah 90 derajat. Dengan kata lain, ia kecewa.

"Kenapa harus ditarik? Referendum, kan bukan perang. Itu cara damai. Cuma jajak pendapat. Serahkan ke rakyat. Kita kehilangan taring di mata pusat," ujar eks kombatan GAM yang tidak mau ditulis identitasnya kepada Liputan6.com, Kamis pagi (13/6/2019).

Di satu sisi, ia melihat sikap Mualem menarik kembali ucapannya disebabkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, bahwa pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Sebelum Mualem, perihal 'menjilat ludah sendiri' sudah dilakukan sejumlah pemuda di Aceh Barat. Awalnya bersemangat hendak menyumbang Rp500 juta untuk menyokong referendum, namun belakangan, empat pemuda itu menarik kembali ucapannya.

Sedang bagi eks kombatan tadi, pemerintah pusat harusnya wawas diri. Mau mengakui bahwa masih banyak butir-butir MoU belum direalisasi, yang tidak menutup kemungkinan melahirkan sifat menolak otoritas pusat atas Aceh, sekalipun itu laten.

"Apa mau, ada sifat tidak mengakui. Kalau Indonesia mau Aceh benar-benar menganggap Indonesia sebagai ibu pertiwi, maka beri kasih sayang sebaik mungkin. Jangan setengah-tengah," ucapnya.

2 dari 3 halaman

Pernyataan Muzakir Manaf

Muzakir Manaf - Teuku Ahmad Khalid mendaftar jadi cagub dan cawagub Aceh. (Liputan6.com/Windy Phagta)

Belakangan, Mualem--sapaan akrab Muzakir--menarik kembali ucapannya tersebut. Mengatakan bahwa dirinya rakyat Aceh saat ini 'cinta damai' dan 'pro NKRI'.

Klarifikasinya direkam secara khusus dan beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Mualem berbicara selaku Ketua Partai Aceh (PA) dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

Organisasi yang terakhir disebut merupakan wadah tempat bernaung mantan kombatan GAM. Sementara PA adalah partai lokal yang rata-rata juga diisi orang-orang yang pernah diberi cap separatis itu.

Mualem mengaku khilaf. Pernyataan soal referendum diakuinya tidak lebih dari ucapan spontan karena terbawa suasana saat mengikuti haul Hasan di Tiro, sang deklarator Aceh Merdeka.

Di dalam video klarifikasinya itu, Mualem berharap Aceh lebih maju dalam bingkai NKRI. Dia turut menyinggung perihal butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang belum tuntas.

3 dari 3 halaman

Reaksi Eks Jubir Partai Aceh

Sementara itu, Eks Juru Bicara Partai Aceh (PA), Suadi alias Adi Laweung mengaku sama sekali tidak kecewa dengan sikap sang eks panglima. Adi awalnya adalah salah satu orang yang sangat mendukung referendum digelar di Aceh.

Apa pun keputusan Mualem, bagi Adi adalah titah yang mesti dilaksanakan. Termasuk jika pimpinannya itu menarik kembali ucapannya.

"Saya tidak kecewa dengan statement Ketua KPA dan PA Muzakir Manaf, saya selaku salah satu anggota GAM dan kader dalam PA sama sekali tidak kecewa," tegasnya, kepada Liputan6.com, Kamis pagi (13/6/2019).

Bagi Pengamat Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Taufik Abdullah,selama butir-butir perjanjian pascakonflik belum terealisasi hubungan antara Aceh-Pemerintah Pusat tetap tidak harmonis. Hal ini tidak terpengaruh dengan ditarik atau pun tidaknya ucapan Mualem.

"Sejak awal, saya melihat substansi pernyataan Mualem tidak seharusnya dilihat sebagai bentuk perlawanan yang akan mengganggu hubungan antara Aceh dan pusat. Malahan, pernyataan Mualem dapat mencairkan harmonisasi hubungan Aceh Jakarta. Artinya, rezim sekarang perlu mendalami di balik pernyataan panglima GAM itu," jelasnya kepada Liputan6.com, Rabu malam (12/6/2019).

"Bagi saya, Jakarta (pemerintah) harus melihat di balik pernyataan itu ada apa sebenarnya? Pertama, komitmen pemerintah pusat dalam menyahuti damai Aceh harus menjadi titik tolak dan kesadaran bersama. Artinya, kewenangan dan kekhususan Aceh harus menjadi barometer di balik pernyataan referendum tersebut," imbuhnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Eks Panglima GAM Muzakir Manaf mengklarifikasi soal ajakan referendum bagi rakyat Aceh. Ia mengaku pernyataan soal referendum Aceh dilakukan secara spontan.