Setnov Pelesiran ke Padalarang, Pengawal Disuap?

Menurut Liberti, kedua petugas lapas adalah orang baru. Di mana pihaknya telah melakukan pergantian pejabat lapas sekitar Desember 2018 lalu setelah Operasi Tangkap Tangan KPK.

Untuk memberikan efek pada petugas yang disanksi, Liberti mengatakan hukuman akan diberikan untuk mendidik karena keduanya masih muda.

Liberti menambahkan, kasus Setnov pelesiran merupakan yang pertama sejak ia menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Jabar.

“Makanya saya ambil tindakan tegas. Sekali melakukan pelanggaran berat kita tindak," ujarnya.

Berkaca pada OTT KPK tahun lalu, petugas lapas kedapatan membantu praktik suap agar mendapatkan izin keluar lapas. Menanggapi hal itu, Liberti mengatakan tidak ada unsur suap pada kedua petugas lapas yang mendampingi Setnov.

"Berdasarkan tim yang dibentuk untuk menelusuri kasus ini sama sekali tidak ada suap. Kenapa? Karena saat itu saya lakukan sidak, datang ke rumah sakit bertemu Setnov. Saya bilang lakukan hanya recovery ini. Jadi saya melakukan pengawasan juga," katanya.

Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi untuk pengawalan narapidana yang mendapat izin berobat ke luar lapas. "Makanya akan ada kebijakan baru, di dalam proses bagaimana pengawalan itu dilakukan," ujarnya. 

Sejak tepergok pelesiran ke sebuah toko keramik di Padalarang, pada Jumat (14/6/2019), Setnov dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur.

Alasan Setnov dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur berdasarkan pemeriksaan tim assessment yang dibentuk Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mantan Ketua DPR RI itu mendapatkan skor 61,05 dan termasuk dalam maksimum high risk.

"Kalau dia sudah ditempatkan di rutan yang seperti sekarang ini, yang jelas selama sebulan tak terima besuk. Karena sesuai SOP di sana," kata Liberti.

Namun demikian, terkait segala sesuatu kebutuhan sebagai warga binaan tetap berjalan seperti biasanya.

"Mungkin kalau di Lapas Sukamiskin karena kurang pegawai dia hanya didampingi sendiri. Kalau di Gunung Sindur dengan status ini kalau dia berobat 4 orang mengawal. Tidak bisa lagi main-main," ujar Liberti.

Disinggung mengenai izin berobat selama di Gunung Sindur, Liberti mengatakan hal itu tetap berlaku.

"Tergantung dokter. Kita ini kementerian hukum dan HAM. Dan itu di dalam aturan sudah diatur pelayanan terhadap narapidana. Kalau orangnya sakit sepanjang bisa di klinik tetap di dalam rutan, kita akan rujuk kalau tak memungkinkan dan memang harus dirujuk," dia menandaskan.

Simak video pilihan di bawah ini: