Konawe Utara dalam Kepungan Labirin Tambang dan Sawit

Banjir dan sejumlah bencana alam di Sultra diprediksi akan terus terjadi jika tak segera diambil langkah pencegahan. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sulawesi Tenggara menyatakan, lahan kritis di wilayah Sulawesi Tenggara bertambah setiap tahun.

Khusus di Konawe Utara, lahan kritis berjumlah 24.956.036 hektare pada tahun 2018. Sedangkan di wilayah Konawe, ada sekitar 26.475.056 hektar.

Jumlah sebanyak ini, sudah masuk dalam SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sejak 2018. Lahan kritis seluas ini, disebabkan faktor manusia dan faktor alam.

"Faktor alam, karena kemiringan lereng, erosi, tidak subur, juga karena pengaruh alih fungsi lahan yang dilakukan manusia," ujar pihak BPDAS Sulawesi Tenggara, Abdul Jalil.

Abdul Jalil menjelaskan, alih fungsi lahan karena adanya perambahan warga dan perusahaan. Kemudian, perusahaan membeli lahan warga dan memakai kawasan hutan saat hendak menjalankan usaha perkebunan atau tambang.

"Selanjutnya, warga yang terdesak lahan kebunnya mulai merambah hutan untuk menjadi kebun. Begitu kami amati kondisinya, jadi lahan hutan untuk penyerapan air terus berkurang dari waktu ke waktu," ujar Abdul Jalil.

Pihaknya sejak dulu tidak tinggal diam. Berbagai upaya sosialisasi dan rehabilitasi lahan sudah dilakukan, tetapi belum ada hasil maksimal.

Pernyataan BPDAS senada dengan Walhi Sulawesi Tenggara. Walhi menyebut, sebanyak 70 persen lokasi perusahaan tambang dan perkebunan berada di sekitar lokasi bencana banjir Konawe Utara.

"Sebenarnya, Pemerintah provinsi dan kabupaten harusnya sudah berhitung, seberapa besar keuntungan tambang dan kebun sawit ini buat daerah, dibanding kerugian saat bencana," ujar Udin Lentea.

Dia mengatakan, tidak bisa terus menunjukkan solidaritas kepada para korban. Saatnya mengevaluasi kembali soal kerugian dan keuntungan tambang dan sawit.

"Jangan seolah olah menjadi ajang pencitraan seperti pemimpin peduli pada rakyat saat bencana. Kalau peduli, buat kebijakan yang bisa buat sejahtera," katanya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian turun langsung meninjau bencana banjir di wilayah Konawe Utara, Sabtu (22/6/2019). Dia menyatakan, akan segera mengambil langkah untuk menemukan masalah penyebab banjir Konawe Utara.

"Perlu melibatkan perguruan tinggi, tenaga ahli bahkan tokoh adat dan masyarakat setempat," ujar Tito Karnavian.

Dia melanjutkan, siap menurunkan tim dari Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Mabes Polri. Tim akan bekerja maksimal menemukan akar penyebab masalah banjir terkait dugaan penyalahgunaan alih fungsi lahan.

"Bisa saja ada penyalahgunaan alih fungsi hutan seperti di Sentani, Papua," ujarnya.

Dia juga menambahkan, tidak masalah dengan adanya pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan. Namun, harus diawali dengan studi analisis dan dampak lingkungan (Amdal) yang melibatkan ahli. Sehingga, kebijakan yang diambil tidak merubah fungsi hutan dan lingkungan.

Saksikan juga video pilihan berikut ini: