Komentar Polisi Soal Ribut-Ribut Proyek Pembangunan Rutan Jeneponto

Sebelumnya, Andi Kemal Wahyudi, salah satu kontraktor peserta lelang mengaku didiskriminasi saat mencoba mengikuti proses tender pengerjaan Rutan Jeneponto.

Di mana kata dia, pihak panitia Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel (Kemenkumham Sulsel) diduga bersekongkol dengan perusahaan pemenang sehingga tak memberikan peluang bagi perusahaan baru yang mencoba mengikuti proses lelang pengerjaan pembangunan Rutan Jeneponto.

"Ada syarat yang diterapkan oleh Pokja dan jelas menguntungkan perusahaan milik politisi senior di Makassar itu," kata Kemal yang juga diketahui sebagai Direktur PT. Lantoraland.

Syaratnya yang dianggap Kemal bersifat diskriminatif, yakni pihak Pokja mewajibkan perusahaan calon peserta lelang memiliki tenaga ahli manajer proyek yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Rutan/Lapas sebanyak dua kali dan dibuktikan dengan referensi dari instansi pemberi kerja.

"Ini motif persekongkolannya dimana ada syarat khusus demikian. Padahal semua proyek lingkup Kemenkumham di Indonesia tak pernah ada syarat seperti itu karena tujuannya memberikan peluang bagi perusahaan baru untuk berkarya dan lagian ada juknis yang menjadi acuan pekerjaan," beber Kemal.

Ia memastikan jika kondisi panitia Pokja Kanwil Kemenkumham Sulsel masih demikian, sama saja memberikan peluang terjadinya monopoli pekerjaan dan tentunya hanya untuk perusahaan milik politisi senior yang dimaksud.

"Patutlah kami curiga ada apa dengan ini. Kami juga heran dengan sikap Kakanwil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seakan diam melihat semuanya. Seharusnya kan ada pengawasan dan berani tegas kepada Pokja yang coba bermain-main," harap Kemal.

saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Jhon Batara Manikallo memastikan tak ada permainan mata dengan pihak rekanan yang dinyatakan menang dalam lelang pengerjaan pembangunan gedung Rutan Jeneponto yang dimaksud . Apalagi, kata dia, sampai dituding ada dugaan persekongkolan pihaknya dengan perusahaan pemenang yang notanene diketahui milik politisi senior di Makassar.

"Semua yang dituduhkan itu tidak benar. Syarat yang ada itu sesuai ketentuan yang ada. Masa kami meloloskan perusahaan yang tidak berpengalaman dalam pengerjaan yang terkait. Tentu yang berpengalaman," kata Jhon.

Ia menjelaskan syarat khusus yang diterapkan pihaknya dalam menyeleksi perusahaan peserta lelang diantaranya harus memiliki tenaga ahli manajer proyek yang berpengalaman dalam pengerjaan pembangunan Rutan/Lapas sebanyak dua kali dan dibuktikan dengan referensi dari instansi pemberi kerja, disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilelang.

"Memang butuh keahlian khusus dan tentu berpengalaman karena bangunan Rutan Jeneponto ini kan sifatnya bangunan khusus. Syaratnya itu sudah diatur demikian sesuai aturan," jelas Jhon.

Ia juga membantah jika pihaknya dituding melakukan diskriminasi terhadap perusahaan baru peserta lelang apalagi dinilai bersekongkol dengan pihak rekanan pemenang pengerjaan dalam hal ini perusahaan milik seorang politisi senior di Makassar yang dimaksud.

Seluruh tahap pelaksanaan lelang, kata dia, diumumkan secara transparan dan dilihat oleh semua orang Indonesia. Tak hanya itu setiap tahapan pun sebelum dirilis telah melalui telahan tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Jeneponto.

"Nah setelah ditelaah oleh kedua tim tersebut baru tugas Pokja bisa merilis hasilnya. Jadi semua tudingan itu tak benar. Perusahaan peserta yang lain ditolak memang tak memenuhi sejumlah syarat yang ada. Seperti PT Lantoraland, hampir semua syarat ia tak penuhi jadi wajar kalau tidak lolos," Jhon menandaskan.