Titik Terang Berakhirnya Era BBM Mahal di Pedalaman Papua

PT Lintas Pegunungan Papua merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportir BBM di wilayah adat Meepago yang meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai hingga Paniai.

Tanti Sri Mulyani, Direktur PT Lintas Pegunungan Papua menyebutkan perusahaannya memiliki kontrak kerja dengan Patra Niaga, salah satu anak perusahaan Pertamina.

"Kontrak kami melayani penyediaan BBM pada SPBU standar di Kabupaten Paniai dan di Distrik Mapia yang baru dimulai 2 bulan lalu, sedangkan di Paniai sejak 2010," ujarnya, ketika ditemui di Dogiyai.

Setiap bulan, PT Lintas Pegunungan Papua memiliki alokasi kuota untuk premiun 125 KL dan solar 45KL. "Sebulan kami bisa menyalurkan 9 tangki solar dan 25 tangki untuk premium. Sementara untuk Dexlite dan Pertalite dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Tanti menyebutkan perjuangan panjang harus ditempuh dalam menyalurkan BBM satu harga di wilayah adat Meepago. Ia mengaku terbantukan dengan infrastruktur jalan yang saat ini sudah terhubung antarkabupaten.

Walau begitu, kendala dalam penyaluran BBM satu harga di pedalaman Papua masih banyak terjadi. Sebut saja banyaknya pemalakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal yang kebanyakan melakukan aksinya dengan dipengaruhi minuman keras.

Lalu, wilayah Meepago merupakan daerah yang labil, tak ada musim hujan ataupun kemarau dan bisa saja longsor terjadi sewaktu-waktu. Namun, pihaknya tetap menyiapkan segala keperluan untuk para sopir jika terjadi kendala dalam perjalanan.

Para sopir pengangkut BBM biasa melakukan tugasnya sebanyak dua kali dalam seminggu dan lebih memilih alternatif jalan malam, karena lebih landai dibandingkan pada siang hari yang padat dengan kendaaraan antarkabupaten.

Kepala Distrik Mapia, Yohanes Butu menyebutkan dua kampung di Distrik Mapia belum dapat tembus dengan perjalanan darat. Namun, banyak warga di dua kampung itu memiliki kendaraan bermotor untuk beraktivitas.

"Kadang warga beli BBM di distrik, lalu dipikul bawa ke kampung. Tak hanya untuk motor, BBM yang dibeli warga juga banyak digunakan untuk mesin diesel untuk penerangan," jelas Yohanes.

Dengan dioperasionalkan SPBU Kompak di Distrik Mapia, ia berharap SPBU serupa dapat didirikan di kampung untuk pemenuhan kebutuhan warga.

"Kami berterima kasih dengan program Pak Jokowi, Bapak Presiden, kami seluruh warga di pedalaman dapat menikmati BBM dengan harga yang sama di Pulau Jawa atau wilayah bagian Indonesia lainnya," jelasnya.

Region Manager Retail Fuel Marketing MOR VIII, Fanda Chrismianto menyebutkan kebutuhan BBM satu harga di Distrik Mapia terbanyak adalah solar dengan kuota satu bulan 60 ribu liter. Sedangkan premium 30 ribu liter per bulan.

Catatan Pertamina MOR 8 Maluku-Papua menyebutkan target tahun ini ada 13 titik BBM satu harga untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Sebanyak 2 titik telah dioperasikan pada 2018 dan 11 titik lainnya sudah terealisasi, hingga tersisa 1 titik di Pulau Leti, Provinsi Maluku.

"Harapannya, bulan Juli atau Agustus target ini dapat terselesaikan. Target itu bukan dikejar di akhir tahun. Jika bisa dikebut pada awal atau pertengahan tahun dan dipercepat untuk pelayanan masyarakat, kenapa harus diperlambat? Termasuk SBPU Kompak satu harga di Distrik Mapia ini adalah penyalur ke-34 di Provinsi Papua," kata Fanda.   

Fransiskus Wakei, pemilik SPBU Kompak Eguwai Diti mengklaim kebutuhan warga di Distrik Mapia atau distrik terdekat lainnya akan bertambah, seiring adanya SPBU yang menjual BBM satu harga.

"Harganya sudah murah, otomatis warga akan datang ke lokasi ini mencari BBM dengan harga terjangkau," katanya.

SPBU Kompak Eguwai Diti masih menggunakan canting untuk penjualannya. Frans berharap ke depannya penjualan BBM bisa menggunakan nosel manual dengan cara diputar dengan tangan, untuk mengurangi tumpahan BBM.

"Termasuk dengan uang pecahan kecil kan susah didapat di Papua, jadi kemungkinan bisa saja harga BBM premium dibeli dengan harga Rp 7.000 atau pembulatan lainnya, dengan liter BBM yang juga ditambah ke pembeli," jelasnya.

Kabiro Hukum Kementrian ESDM, Hufron Asrofi menyebutkan program BBM satu harga merupakan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang ada di Papua. Sejak 2017 dimulainya program BBM satu harga hingga tahun ini, telah dibangun 170 penyalur BBM satu harga.

Untuk Provinsi Papua, pada tahun 2017 sudah beroperasi 12 penyalur BBM satu harga, kemudian pada 2018 ada 7 penyalur BBM satu harga dan 2019 ada 3 penyalur BBM satu harga.

"Tentunya pemilihan daerah BBM satu harga telah memperhatikan kriteria yang wajib dimilki oleh daerah yang dimaksud yakni kriteria 3T, tertinggal, terdepan dan terluar," ujarnya.   

Yohanes Butu mengakui, SPBU Eguwai Diti nantinya dapat membantu perekonomian warga dan mempermudah aktivitas warga di Distrik Mapia. "Akses memperoleh BBM murah makin mudah dan masyarakat tak lagi sulit mencari bensin," ucapnya.

Simak video pilihan berikut ini: