Para Tengku dan Jejak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Negeri Syariat

YLBHI-LBH Banda Aceh menilai pasal yang dipersangkakan terhadap kedua tersangka tidak tepat.

Kejahatan seksual terhadap anak masuk dalam kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang memiliki sanksi tersendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam undang-undang tersebut, hukuman terhadap pelaku mencapai 15 tahun penjara, sementara di dalam qanun hanya 90 bulan atau 7,5 tahun penjara.

"Pasal 47 Qanun Jinayah adalah pelecehan seksual yang korbannya secara umum, yang kemudian jangan serta-merta pasal ini bisa dilekatkan kepada pelaku seksual yang korbannya adalah anak," ujar Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul kepada Liputan6.com, Jumat sore (12/7/2019).

Cara pandang polisi memukulrata pemberian sanksi kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan kasus pelecehan seksual secara umum seperti yang tertera di dalam qanun dinilai keliru.

Jika dipaksa hanya akan memunculkan persepsi bahwa penegak hukum tidak punya frame perlindungan terhadap anak.

"Kita khawatir, banyak hak anak yang menjadi korban sebagaimana yang telah diatur undang-undang perlindungan anak akan hilang. Hak untuk pemulihan, hak untuk mendapatkan restitusi atau ganti kerugian sebagai korban tindak pidana, dan hak hak lain," sebut Syahrul.

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Indra Herlambang, membenarkan kalau polisi harusnya berpedoman kepada Undang-Undang Perlindungan Anak bukan qanun.

Namun, pihaknya tidak bisa melompati aturan yang berlaku khusus di Serambi Makkah.

"Di Aceh berlaku lex specialis. Yang harus kita dahulukan adalah undang-undang yang mengatur lebih khusus terkait dengan hal ini. Masalah yang diresahkan oleh LBH sudah kami pikirkan dan sudah pernah kami bahas dengan JPU dari Kejari Lhokseumawe. Semuanya berpendapat bahwa kasus ini diterapkan UUPA, hanya sistem hukumnya tidak mengatur hal tersebut," jelas Indra kepada Liputan6.com, Jumat malam (12/7/2019).

Indra mengatakan, kasus ini tetap akan dimejahijaukan di Mahkamah Syar'iyah bukan Pengadilan Negeri. Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu pengadilan khusus yang merupakan pengembangan dari Peradilan Agama di Provinsi Aceh.

"Kalau dari saya, jika memang orang khawatir kalau hukumannya terlalu ringan, ya silahkan dikawal kasus ini nanti di MS," ujar Indra.

Syahrul menampik bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan aturan lex specialis seperti yang dimaksudkan oleh Indra. Karena qanun tersebut tidak berlaku khusus.

Dengan kata lain, pasal 47 dalam qanun yang dimaksud adalah pasal yang berlaku umum. Tidak secara khusus mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan."

Jadi, pemberlakuan sanksi berdasarkan qanun bertentangan dengan fakta bahwa qanun tidak mengatur secara khusus sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Melainkan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan lex specialis.

"Malah itu (pernyataan Indra) lebih tidak mampu memahami lex specialis derogat legi generali. Dalam hal ini, specialis untuk anak itu adalah undang-undang perlindungan anak di mana pun di Indonedia. Kecuali, Aceh punya qanun perlindungan anak sendiri," ketus Syahrul.

Jerat Asmodeus--sang penguasa birahi dalam mitologi Yunani--memang bisa menyasar siapa saja, tidak terkecuali seorang guru pesantren atau ustaz sekalipun.

Menurut Psikolog, Diah Pratiwi, ini terjadi karena hasrat biologis seseorang tidak pernah memandang status yang melekat padanya.

Hasil temuan Diah, kebanyakan ustaz atau guru mengaji yang melakukan kejahatan seksual terhadap muridnya memiliki kelainan atau kecenderungan seksual yang menyimpang. Sementara, banyak di antara korban yang memilih bungkam karena terancam atau takut.

"Bak fenomena gunung es. Ada yang awalnya mau mengungkapkan, namun belakangan tutup mulut. Bisa jadi karena posisi pelaku dan sebagainya, dan sebagainya," kata mantan Ketua P2TP2A Kabupaten Aceh Barat itu.

Fakta bahwa angka kasus kejahatan seksual terhadap anak termasuk melejit di Aceh, sedikit banyak mencoreng citra provinsi paling barat ini sebagai Serambi Makkah atau negeri syariat. Terlebih, para pelaku adalah orang-orang yang dianggap religius atau pemuka agama.

Wakil Ketua Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. Faisal Ali, mengatakan bahwa fenomena ini tidak terlepas dari lemahnya regulasi di Provinsi Aceh yang dapat memfilterisasi mana tenaga pendidik yang memiliki kapasitas moral dan tidak.

"Misalnya, saat kita lihat ada seseorang yang bersuara bagus ketika membaca Alquran, langsung kita jadikan guru mengaji anak. Padahal, kapasitasnya sebagai tenaga pendidik tidak ada," kata Faisal diwawancari Liputan6.com.

Ia menyarankan pentingnya membuat rumusan tertentu yang bisa menjadi patokan. Rumusan yang menjadi pagar betis, menyaring para tenaga pendidik yang memiliki integritas guna meminimalisir kejadian serupa ke depannya.

"Perlu ada rumusan-rumusan tingkat desa atau kampung tidak mesti harus pakai qanun. Fasilitas yang ada di lembaga pendidikan, maupun pendidikan Alquran juga mesti di-support dan melibatkan semua pihak," cetusnya.

Terlepas dari itu, memulihkan kondisi psikis dan relasi sosial anak yang pernah menjadi korban adalah hal utama. Agar para korban dapat kembali hidup dan tumbuh berkembang, serta berpartisipasi tanpa dibayang-bayangi oleh pengalaman traumatis yang pernah dialaminya.

Saksikan video pilihan berikut ini: