Aksi 'Silent' Penanganan Dugaan Suap Proyek DAK Rp 40 M di Kota Pare-Pare

Liputan6.com, Pare-Pare Meski mendapat perhatian serius dari masyarakat Sulawesi selatan pada khususnya, penanganan kasus dugaan suap proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) senilai Rp 40 miliar di Kota Pare-Pare oleh Polres Pare-Pare tampak jalan di tempat.

Kapolres Pare-Pare, AKBP Pria Budi mengatakan untuk perkembangan penanganan kasus dugaan suap proyek DAK tersebut, sebaiknya langsung mengonfirmasi kepada bawahannya dalam hal ini Kepala Satuan Reskrim Polres Pare-Pare, Iptu Asian Sihombing.

"Koordinasi sama Kasat Reskrim yah," singkat Pria, Senin 15 Juli 2019.

Kepala Satuan Reskrim Polres Pare-Pare, Iptu Asian Sihombing dikonfirmasi enggan memberikan jawaban sedikit pun. Meski upaya konfirmasi oleh Liputan6.com berkali-kali telah dilakukan kepadanya. Upaya konfirmasi baik via telepon maupun via pesan singkat tak juga ditanggapi oleh yang bersangkutan.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Abdul Muthalib mengaku menyayangkan sikap diam Polres Pare-Pare ketika berupaya dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan suap proyek DAK yang ditanganinya tersebut.

"Sejak awal kami memang sangat berharap kasus dugaan suap DAK Kota Pare-Pare ini diambil alih penanganannya oleh Polda Sulsel karena kami yakin bakal berjalan stagnan di Polres Pare-Pare," kata Muthalib via telepon, Selasa (16/7/2019).

Ia berharap Polda Sulsel segera mengambil alih penanganan kasus dugaan suap proyek DAK yang dikabarkan mencatut nama Wali Kota Pare-Pare, Taufan Pawe tersebut.

"Tenaga penyidik di Polda Sulsel kan banyak dibanding Polres Pare-Pare yang cukup terbatas. Selain itu, kalau dilihat kasus ini memang akan maksimal jika Polda yang tangani," terang Muthalib.

Ia juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun menyupervisi kasus yang cukup viral di media sosial dan mendapat perhatian serius dari masyarakat Sulsel khususnya.

"Surat permintaan supervisi kan kita juga sudah kirimkan ke KPK. Itu karena kami harap kasus ini segera ada kepastian hukum dan bebas dari intervensi kepentingan-kepentingan yang tak bertanggung jawab," terang Muthalib.

Muthalib mengungkapkan jika dalam kasus ini, pihaknya juga memantau secara ketat dan hingga saat ini menilai penyidik Polres Pare-Pare belum mengonfirmasi apalagi mengembangkan pernyataan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare, Muh. Yamin yang menyatakan dirinya diperintahkan oleh Wali Kota Pare-Pare, Taufan Pawe menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada seorang pengusaha dari Papua, H. Hamzah. 

Itu bentuk pengembalian biaya pengurusan proyek DAK tambahan perubahan tahun anggaran 2016 sektor jalan sebesar Rp 40 miliar yang turun di Kota Pare-Pare.

"Masyarakat berharap kebenaran pernyataan itu ditelusuri. Jangan terkesan tak berkutik apalagi pernyataan tertulis Yamin bersama dua orang PNS lainnya soal itu beredar luas di media sosial (medsos)," ujar Muthalib.

Tak sampai di situ, harap Muthalib, penyidik Polres Pare-Pare juga harus segera mengonfirmasi perihal pernyataan mantan Kepala Dinas Kesehatan Pare-Pare, Muh. Yamin yang telah menyebutkan bahwa setiap selesai rapat dengan DPRD Kota Pare-Pare, ia dikabarkan kerap menyerahkan sejumlah uang.

"Sampai detik ini kan belum dikonfirmasi kebenarannya oleh penyidik Polres Pare-Pare. Saya kira sudah wajar penanganan kasus dugaan suap DAK Kota Pare-Pare ini diambil alih saja oleh Polda Sulsel agar mendapat kepastian hukum bukan justru sengaja disilent," jelas Muthalib.