Pemprov Kaltim Bentuk Tim Khusus Tangani Lubang Tambang

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru memandang sebelah mata upaya Pemprov dan Polda Kaltim. Jatam Kaltim pesimis kerja sama keduanya mampu mengatasi masalah. Kedua instansi itu dianggap hanya sekadar berwacana soal penanggulangan lubang tambang.

"Tidak akan mampu berbuat banyak kerja sama ini, seperti rencana-rencana mereka sebelumnya," keluh Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang.

Pradharma juga telah berulang kali menyerukan moratorium penerbitan izin tambang di Kaltim. Selain itu, Jatam pun mendesak perumusan peraturan daerah (Perda) tentang pemulihan area pascatambang.

Aturan bisa menjadi pijakan hukum menekan perusahaan melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan. Sayangnya, usulan ini langsung ditolak politikus di DPRD Kaltim.

"Banyak pejabat politik Kaltim yang disandera kepentingan tambang," keluh Pradharma.

Demikian pula Polda Kaltim disebut tebang pilih menangani kasus tambang. Sejumlah laporan tambang liar dibiarkan tanpa kejelasan.

"Polisi terkesan tebang pilih penindakan tambang ilegal," ungkap Pradharma, seraya menambahkan ada kesepakatan penyelamatan sumber daya alam (SDA) Indonesia ditandatangani Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan TNI.

"Zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah ada kesepakatan ini. Namun minim praktik di lapangan," sesalnya.

Pradharma mencontohkan aktivitas tambang CV Sanga Sanga Perkasa di Samboja Kutai Kartanegara. Meskipun mengantongi izin usaha, menurutnya perusahaan izin usaha pertambangan (IUP) ini belum memiliki izin lingkungan.

"Masyarakat sudah melaporkan sudah lama, penindakan hukumnya tidak ada dari polisi," tuturnya.

Demikian pula aktivitas tambang PT Kencana Wilsa di Kampung Ongko Asa Kutai Barat. Permasalahan kasus perusahaan tambang ini sama dilakukan CV Sanga Sanga Perkasa.

"Warga melaporkan ke Polres Kutai Barat setahun silam, sekarang juga belum ada kejelasan penyidikannya," sebutnya.

Setali tiga uang komitmen TNI soal lubang tambang. Insiden tambang longsor di Makroman Samarinda berjarak 500 meter dari asrama TNI. Sehingga kemudian Jatam menduga keterlibatan oknum TNI di konsesi PT Lanna Harita Indonesia ini.

"Ada oknum TNI terlibat di tambang ini, aktifitas tambang tanpa mengindahkan keselamatan," papar Pradharma.

Kalaupun Pemprov Kaltim membuat tim khusus, Pradharma meminta mereka transparan dalam proses penegakan hukum. Apalagi pembentukan tim khusus ini tentunya menyedot anggaran daerah.

"Agar terukur program kerja yang dilakukan mereka. Jangan menjadi pemborosan dimana hasilnya juga belum memuaskan," ujarnya.

Kajian Jatam menyimpulkan, 72 persen wilayah Kaltim seluas 12,7 juta hektare beralih menjadi area tambang dan kebun kelapa sawit. Sementara sektor pertanian hanya seluas 69 ribu hektare atau 1 persen dari total wilayahnya.Kaltim menerbitkan 1.404 izin IUP hampir seluruh kota/kabupaten. Pemerintah pusat pun turut menerbitkan 20 izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Kerusakan lingkungan terparah terjadi di Samarinda dimana 71 persen wilayah beralih fungsi menjadi tambang. Pemkot Samarinda meninggalkan warisan 76 izin dan 300 lubang galian tambang. Polda Kaltim sempat membuka kasus lubang tambang awal tahun 2016 silam di mana jumlah korban mencapai 19 jiwa.

Kala itu, Polres Samarinda dan Kukar mengkaji kasusnya apakah masuk pidana atau kelalaian. Polisi juga mengkritik kebijakan obral izin berdampak masalah lingkungan. Pada tahun sama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel empat perusahaan di Samarinda dan Kukar. Perusahaan ini diduga penyebab tewasnya 19 anak.