HEADLINE: Nining Tinggal Dekat Toilet Sekolah, Potret Buram Guru Hononer di Tanah Air?

Sebenarnya, pihak SDN Karyabuana 3 melarang Nining membangun rumah satu atap dengan toilet sekolah.

Sukron, Komite SDN Karyabuana 3 saat ditemui Liputan6.com mengatakan, pihak sekolah hanya mengeluarkan izin membangun rumah di lahan kosong lainnya, masih dalam kawasan sekolah.

"Kami sudah larang, jangan di sana (berdampingan dengan toilet), agak ke belakang," kata Sukron.

Pihak kecamatan, kata Sukron, juga sudah berniat membongkar rumah Nining karena dianggap tidak layak huni. Namun, empunya rumah menolak. 

"Kami sudah mau bikin rumah di (tanah milik) ibunya. Semua sudah siap bantu," kata dia.

Hal senada juga datang dari pihak Kecamatan. Saat tim Liputan6.com mengonfirmasi, Encep Hadikusuma, Sekretaris Camat (Sekmat) Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tanah kosong di dekat lokasi sekolah yang bisa digunakan untuk membangun rumah.

"Sebenarnya sudah ditolak baik dari komite, kepala sekolah, menolak (bangun rumah) di sana. Namanya WC mengganggu juga. Terpaksa mengizinkan dengan direnovasi, tambah ruang," kata Encep.

Encep menegaskan, pihaknya telah sepakat membangun rumah yang layak huni untuk Nining dan keluarganya. Apalagi pihak sekolah punya beberapa lahan kosong yang sebenarnya masih bisa digunakan untuk membangun rumah. "Secepatnya dalam lima hari selesai. Swadaya, iuran," katanya. 

Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menanggapi dingin soal isu guru hononer yang viral lantaran diberitakan tinggal di toilet sekolah. Dia menganggap media telah 'menggoreng' pemberitaan soal Nining. 

Istri politisi Dimyati Natakusumah itu mengatakan, Nining sendiri yang ingin tinggal di dekat toilet, padahal pihak sekolah sudah melarang.

"Jadi ada TKS (Tenaga Kerja Sukarela), suka bantu kepala sekolah ya, ternyata mereka enak di situ, numpang di situ, bukan di dalam WC. Sebelahnya itu ada ruangan yang bisa mereka tinggalin. Ya buat rumah sendiri belum bisa, terus bisa jaga keamanan sekolahnya. Jadi enak 'digoreng-goreng' gitu ya," kata Irna.

Irna juga mengaku telah menegur Camat Cigeulis karena dianggapnya tidak aspiratif, terkait keluh kesan dari Nining dan Eby yang tinggal satu atap dengan toilet sekolah. Dia menganggap kecamatan baru bereaksi setelah pemberitaan ramai di media. 

"Saya marahin camatnya nih. Kamu digoreng-goreng media baru (reaksi), harusnya kepala sekolahnya panggil, saya bilang. Kabid SD (Dindik Kabupaten Pandeglang) panggil, koordinasi yang urgent-urgent dengan Dinas Perkim (Perumahan dan Pemukiman) kah, dengan Dinsos kah," tutur Irna.

Irna menegaskan pihaknya berjanji tetap akan membangunkan rumah untuk Nining dan keluarganya. Meski, kata dia, keluarga Nining punya banyak tanah di Kabupaten Pandeglang. 

Nining ibarat puncak gunung es di tengah lautan yang menggambarkan potret buram guru honorer di Indonesia.

Banyak Nining-Nining lain di pelosok Indonesia yang bahkan tidak tersentuh dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Herlin Sanu salah satunya. Guru honorer di Nusa Tenggara Timur (NTT) ini bahkan nasibnya lebih tragis dibanding Nining. Herlin hanya diberi honor Rp 150 ribu sebulan. 

"Banyak teman-teman yang sudah masuk mengajar, namun harus keluar lagi karena gaji terlalu kecil," kata Herlin beberapa waktu lalu kepada Liputan6.com.

Bahkan lantaran honor yang diterima mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka penghasilan yang diterima Herlin dan teman-teman guru honorer lainnya dibayar tiga bulan sekali.

"Kadang tidak terima karena tidak cair. Katanya 'diputihkan'," katanya.

Pengabdian yang tulus dari sang guru honorer itu ternyata tidak diimbangi dengan kompensasi yang baik. Baginya, uang yang diterimanya itu sangat tidak mungkin mencukupi kebutuhan hidupnya dalam sebulan.

"Saya perempuan. Tentu kebutuhan saya lebih banyak. Dengan uang itu, sangat tidak mungkin mencukupi kehidupan saya dalam sebulan," ujarnya.

Untuk menambah penghasilan, Herlin berjualan usai jam sekolah. 

"Ya, jualan apa saja. Minyak tanah, kebutuhan hidup lainnya. Modal awalnya saya dapat dari keluarga. Kalau tidak begitu, setengah mati," tuturnya.

Perjuangan Guru Pedalaman Papua 

Berbeda dengan Nining dan Herlin, Diana Da Costa (23) yang bertugas di SD Inpres Kaibusene, Distrik Haju, pedalaman Kabupaten Mappi, Papua, punya cerita lain.

Guru muda itu harus merogoh koceknya sendiri agar bisa mengajar. Tidak tanggung-tanggung, dana yang dibutuhkan untuk sekali jalan menuju desa terpencil itu bisa mencapai Rp 5 juta.

"Semua biaya jika ingin ke kota, harus dikeluarkan sendiri dari kocek kami, pemerintah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua tak menanggung apa pun, hanya diberikan gaji, tanpa insentif. Karena mahalnya ongkos ke kota, kadang kami titipkan laporan kepada kepala sekolah," ujar Diana.

Ongkos itu, kata Diana, untuk menyewa mobil Hilux Rp 3 juta dari Kota Keppi, ibu kota Kabupaten Mappi ke Distrik Asgon, distrik yang berbatasan dengan Distrik Haju. Setibanya di Distrik Asgon sewa speed boat ke Kaibusene Rp 1,5 juta.

Sebenarnya ada ongkos yang lebih murah, yaitu melalui Pelabuhan Keppi ke Pelabuhan Pagai menggunakan speed boat dengan harga sewa Rp 800 ribu yang ditempuh dengan waktu 1 jam. Lalu dari Pagai harus berjalan kaki ke Tamaripim 2 jam.

Setibanya di Tamaripim, dilanjutkan naik ketinting, atau perahu kecil dengan ongkos Rp 750 ribu dengan jarak tempuh 2 jam ke Distrik Haju. Setibanya di Distrik Haju dilanjutkan naik ketinting lainnya dengan waktu 1 jam 30 menit dengan ongkos sewa Rp 300 ribu ke Kaibusene.

Untuk menyiasati ongkos perjalanan yang mahal, setiap harinya, Diana dan dua guru lainnya tinggal di rumah sekitar 50 meter dari bangunan SD Inpres Kaibusene. Tiap hari mereka harus menggunakan katinting ke sekolah, karena bangunan sekolah berdiri di atas rawa.

"Jika mau jalan kaki, berarti harus pakai sepatu boat, untuk menghindari lumpur," ujarnya.

Karena sulitnya transportasi ke kota, untuk kebutuhan sehari-hari, Diana dan guru lainnya hanya bisa berbelanja di Distrik Haju sebulan sekali.

Berbekal patungan antara guru, kadang dengan gaji yang dimilikinya, Diana dan guru lainnya masih harus membelikan makanan atau sekadar membuatkan kue dan teh untuk disantap bersama murid-muridnya. "Itu saya lakukan agar para siswa punya semangat belajar," katanya.

Diana tanpa lelah mengajar anak-anak di kampung itu, walau gajinya yang tak seberapa itu dibayar tiap tiga bulan.

"Paling cepat, dua bulan sekali gaji kami baru cair. Bagaimana mau bertahan hidup di pedalaman dengan kondisinya seperti ini? Karena gaji kami tidak cair setiap bulan," katanya.

Diana menceritakan, tak jarang guru lainnya harus rela berutang bahan makanan ke kios di distrik. Ia bahkan sering menelepon mamanya hanya untuk mengirimkan uang, karena gaji yang ia terima belum cair.

"Kami maka satu bungkus mi dibagi tiga orang. Kadang mi goreng juga bisa dijadikan mi rebus, hanya untuk bisa bertahan hidup. Kadang sehari kami makan nasi, kadang makan sagu, semua kita selang-seling yang penting bertahan hidup, hingga menunggu gaji bisa cair," jelas Diana.

Untuk makanan sayur, kadang ia dan teman guru lainnya makan pucuk sagu. Ikan yang biasa didapat juga hanya bisa dibakar, tanpa bisa digoreng, karena tak ada minyak goreng.  "Bahkan, dapur rumah kami pun dibuat dengan menggunakan biaya patungan," ujarnya.

Diana selalu yakin dengan keterbatasan yang dimiliki di pedalaman bisa terwujud dengan dilakukan secara bersama. Walaupun hingga saat ini tak ada transparansi dana untuk operasional sekolah. "Dana-dana sekolah entah dikemanakan, kita tak pernah tahu," ujarnya.

Sementara itu, Diana mengakui, untuk mengajarkan anak-anak di pedalaman Papua tak sulit. Kebanyakan anak di pedalaman Mappi 70 persen sudah bisa membaca. Pengetahuan umum juga sudah dimiliki anak-anak.

Diana mengibaratkan pisau yang tidak diasah akan tumpul dengan sendirinya. Itulah permasalahannya guru dan PNS malas datang ke pedalaman, dan banyak yang tertumpuk di kota. Jadi, sekolah ditinggalkan berbulan-bulan, siapa yang mau mengajar?

"Terpaksa banyak anak ikut orangtua ke hutan. Siapa yang mau disalahkan? Apakah anak didik? Miris sekali, mereka malaikat tak berdosa. Mereka hanya korban dari kemalasan orang serakah," kata dia.

Data 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap, guru honorer di Indonesia berjumlah 674.755. Itu baru di sekolah negeri, belum termasuk sekolah swasta. Menilik jumlah lulusan sarjana pendidikan yang semakin banyak, tidak menutup kemungkinan pada tahun ini jumlah guru honorer akan semakin banyak. 

Pengamat pendidikan Darmaningtyas saat dihubungi Liputan6.com mengatakan, sebenarnya kesejahteraan guru honorer semakin baik dengan format gaji Upah Minimum Provinisi (UMP). Namun kebijakan itu baru berlaku bagi guru honorer di sekolah negeri. 

"Di Jakarta itu sudah berlaku," katanya.

Yang perlu diperhatikan, kata Darmaningtyas, adalah guru honorer di daerah terlebih itu di sekolah swasta. Menurutnya pihak sekolah harus pandai mengelola dana dan pintar melobi pihak yayasan agar dapat bantuan dari pemerintah. Namun demikian, dibutuhkan juga peran pemerintah daerah yang tanggap terhadap situasi pendidikan di daerahnya. 

"Banyak juga sekolah swasta yang bisa mengelola dana sehingga guru honorernya terjamin hidupnya," kata Darmaningtyas.

Soal guru Nining, Darmaningtyas tak banyak berkomentar. Bagi dirinya tiap guru yang punya ijazah paling tidak sarjana (S1), pasti bisa bertahan hidup, apalagi Nining berada tidak jauh dari ibu kota.

"Guru apalagi kalau dia kuliah, berarti orang kuliahan, seminim-minimnya bisalah menyewa kamar," katanya.

Simak juga video pilihan berikut ini: