Rekomendasi Anti-Diskriminasi dari Setara Institute untuk Ridwan Kamil

Liputan6.com, Bandung Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan bahwa saat ini belum ada lembaga yang memperkuat efektivitas Peraturan Gubernur (Pergub) No. 21 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ismail, pihaknya ingin mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan membentuk perangkat yang melembaga sehingga secara konsisten dan terus menerus melakukan pemantauan, mendiskusikan, dan mencarikan jalan keluar atas potensi munculnya peristiwa dan kebijakan intoleran dan diskriminatif di Jawa Barat.

Pelembagaan partisipasi yang dimaksud ialah dengan membentuk Local Law Center atau Pusat Hukum Daerah. Lembaga tersebut nantinya sebagai organ ad hoc atau permanen di tingkat provinsi yang bisa dibentuk dengan menggunakan pergub sebagai tindak lanjut dari Pergub Nomor 21 Tahun 2018.

Menurut Ismail, ada beberapa perubahan yang terjadi di Jawa Barat sejak era kepemimpinan Ridwan Kamil. Hadirnya kelompok kerja kerukunan umat beragama, Gerakan Welas Asih dan juga sejumlah langkah dari pemerintah kabupaten kota yang sudah positif melatari dibentuknya lembaga Pusat Hukum Daerah.

"Saya kira dorongan ini melengkapi inisiatif-inisiatif yang sudah mulai muncul di kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Adanya perubahan tadi menjadi pembeda dari kepemimpinan sebelumnya untuk terus menerus menurunkan "prestasi" Jabar sebagai kota intoleran. Saya kira itu harus diakhiri dan kita harus bergerak mendorong munculnya kebijakan-kebijakan toleran di Jawa Barat," kata Ismail di Bandung, Selasa (23/7/2019).

Dalam kesempatan itu, Ismail memaparkan sejumlah temuan terbaru Setara Institute. Lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan sejak September 2018-Februari 2019 ini mengkaji 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh dan pengalaman spesifik diskriminasi pelayanan publik di masing-masing provinsi.

Padahal, lanjut Ismail, pelayanan publik adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu ia berharap Gubernur Ridwan Kamil bisa memprakarsai terbentuknya lembaga Pusat Hukum Daerah sebagai tindak lanjut dari Pergub Nomor 21 Tahun 2018.

"Karena itu saya kira Kang Emil bisa memprakarsai evaluasi terhadap 91 produk hukum daerah yang dinilai diskriminatif ini. Apa dasar hukumnya? Biro hukum provinsi oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengkajian, jadi saya kira bisa dimulai langkah-langkah baik ini," ujar Ismail.

Simak Video Pilihan Berikut Ini