Solusi Pemkot Cirebon Atasi Penghapusan BPJS Kesehatan Bantuan Pemerintah

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan jika mereka telah mencari solusi terkait penonaktifan peserta BPJS sektor PBI.

Dia mengatakan, penonaktifan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos).

"Kita akan tetap sampaikan informasi penonaktifan tersebut kepada masyarakat," ungkap Iing.

Iing menyebutkan, beberapa solusi tersebut yakni menawarkan kepesertaan BPJS mandiri. Namun, kata dia, dengan catatan warga yang mendaftar mandiri tidak perlu lagi menunggu waktu 14 hari kerja untuk aktivasi.

Saat mereka membuat BPJS secara mandiri, saat itu juga bisa langsung aktif begitu membutuhkan layanan kesehatan. Solusi lain yakni dengan menganggarkannya ke dalam APBD.

"Tapi yang menjadi masalah, APBD kita terbatas," ungkap Iing.

Oleh karena itu, mereka akan melakukan kontrol dan evaluasi lapangan di masa transisi yang berlaku hingga 1 September mendatang.

Pemkot Cirebon akan membuka layanan pengaduan melalui aplikasi digital pemantauan dan pengaduan masalah sosial secara akurat (Dipandusobat).

Melalui aplikasi tersebut Iing berharap ada masyarakat yang memberitahukan jika tetangga mereka sebenarnya sudah tidak layak untuk menerima layanan tersebut. Sehingga kedepan, layanan kesehatan tersebut sesuai dengan peruntukkannya, yaitu untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu.

"Jadi ada saling kontrol," ungkap Iing.

Simak juga video pilihan berikut ini: