Ironi Jembatan Apung Cilacap, Habis Manis Sepah Dibuang

Rabu, 16 November 2019, pelaksana proyek mulai merakit jembatan. Nazib Faizal, sang pimpinan proyek mengatakan rencananya, jembatan akan diresmikan pada Desember 2019. Menteri PUPR, direncanakan akan meresmikan jembatan apung pertama di Indonesia ini.

Tetapi, sebelumnya jembatan akan melewati proses serangkaian tes, seperti kekuatan, keseimbangan dan daya tahan. Pekerja memasang abutment atau penyangga di masing-masing ujung jembatan.

"Badan jalan ini dibuat dengan material biasa, yakni baja. Tetapi pondasinya (ponton-red) dibuat dari gabungan komposit, sterefoam dan beton, agar bisa mengapung," ucap Nazib, saat itu.

Ponton ini lah kunci dari jembatan apung ini. Keberadaan ponton membuat jembatan ini fleksibel dan bisa mengikuti naik turunnya ketinggian perairan laguna yang amat terpengaruh pasang surut air laut.

Keunikan jembatan ini juga membuatnya digadang-gadang jadi ikon wisata Kampung Laut yang mengandalkan ekowisata.

Jembatan apung pertama di Indonesia yang dipasang di Kampung Laut Kawasan Laguna Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah diharapkan menjadi ikon wisata baru untuk destinasi ekowisata. Ingar bingar masyarakat menyabut jembatan apung ini membuat optimisme menebal.

Kustoro, yang saat itu adalah Ketua Forum Warga Kampung Laut mengatakan selain menjadi jembatan pertama Inndonesia, secara fisik jembatan apung ini memang menarik. Apalagi, jembatan dicat dengan warna cerah yang menghibur mata.

Jembatan ini diharapkan akan memantik sektor pariwisata Kampung Laut atau Laguna Segara Anakan. Mobilitas warga juga akan meningkatkan perputaran ekonomi sosial antar masyarakat desa di Kampung Laut.

"Banyak yang ingin naik ke jembatan. Tapi sementara ini belum boleh karena masih dilakukan setting," ucap Kustoro saat itu.

Celakanya, sebelum diresmikan, jembatan apung di Kampung Laut, Cilacap ini justru ambruk. Jembatan patah menjadi dua bagian ketika tengah dirangkai dan diujicoba, Kamis, 1 Desember 2016

Penyebabnya, jembatan tak kuat menahan beban puluhan pelajar yang melintas dan berhenti di tubuh jembatan secara bersamaan. Patut ditebak, remaja tanggung ini berhenti untuk berswafoto.

Sejumlah pelajar turut tercebur ke air. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Nelayan setempat langsung mengevakuasi para korban dari dalam air.

Pelaksana proyek berkilah, saat itu ada sejumlah komponen jembatan yang tengah dilepas. Tetapi, insiden pada masa uji coba itu meluruhkan kebanggaan dan kepercayaan sebagian masyarakat kepada teknologi jembatan apung ini.

Lantas, jembatan ini diperbaiki dan akhirnya diresmikan, meski peresmian jembatan apung ini tak semeriah yang direncanakan. Peresmian jembatan apung di Kampung Laut, Cilacap itu hanya sayup-sayup berembus ke daratan, beda 180 derajat dengan proses pembangunannya yang begitu ingar bingar.

Waktunya pun molor. Dalam rencana jembatan ini diresmikan pada Desember 2016. Tetapi, hingga Maret 2017, jembatan masih menjalani rangkaian uji coba, seperti simulasi beban.

Usai peresmian, tahun pertama operasional, jembatan apung masih dalam pengawasan PUPR. Jika ada kerusakan petugas langsung memperbaikinya. Jembatan hasil inovasi yang membanggakan ini ini mulus melewati tahun pertama.

Masalah baru muncul memasuki tahun kedua usia jembatan. Salah satu ponton, atau pondasi apung jembatan, kandas lantaran tumpukan lumpur. Akibatnya, saat air surut, jembatan miring.

"Masalahnya sedimentasinya sangat cepat. Salah satu ponton kandas, jadinya melintir. Itu kalau air surut jembatan jadi miring," ucap Camat Kampung Laut, Nurindra Wahyu, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jembatan apung ini tak bisa juga disebut rusak. Nurindra bilang, jika sedimen dikeruk, maka jembatan akan berfungsi normal. Tetapi, persoalannya adalah tidak ada satu pun dinas atau OPD di Cilacap yang berwenang mengawasi, memperbaiki dan tentu saja menganggarkan biaya perbaikan ini.

Dia pun mengklaim, persoalan kandasnya ponton itu sudah berkali-kali dikomunikasikan dalam rapat koordinasi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Tetapi, tak ada satu pun instansi atau OPD yang diserahi tanggung jawab perawatan jembatan.

"Jadi kalau koordinasi tentu semuanya koordinasi. Tapi kalau sampai anggaran belum ada," dia mengungkapkan.

Dia juga mengklaim telah melaporkan kerusakan jembatan apung ini ke Kementrian PUPR. Akan tetapi, belum ada tindak lanjut.

"Masih bisa dipakai. Cuma siapa yang akan mengeruk sedimentasi. Di situ masalahnya," ujarnya.

Menurut Nurindra, baiknya Kementerian PUPR segera melimpahkan wewenang kepada daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa menganggarkan perawatan dan perbaikan jembatan apung lewat salah satu OPD-nya.

Saksikan video pilihan berikut ini: