Pemkab Penajam Paser Utara Minta Saran ke UGM, Ini Hasilnya

Selain merasa optimistis, pemkab Penajam Paser Utara juga menyimpan kegalauan dalam rencana pemindahan ibu kota ke wilayahnya ini. Niko belum mengetahui kawasan ibu kota baru akan membentuk daerah otonom sendiri atau daerah khusus seperti Jakarta saat ini.

"Kalau tiba-tiba wilayah kami dikelola badan otonom sendiri, anak wilayah kami berkurang, sementara kami punya kewenangan berdasarkan UU untuk mengelola daerah kami sendiri," ujarnya.

Menurut Niko, pemindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara juga harus menyinergikan kebutuhan ruang untuk pertanian, pemerintahan, dan perkebunan. Sebab, di wilayah itu juga banyak perusahaan besar yang mengelola perkebunan sawit.

Ia bercerita ada guyonan satir di kalangan masyarakat yang berkembang terkait rencana pemindahan ibu kota.

"Kami siap bertetangga dengan presiden, pertanyaannya apakah presiden siap bertetangga dengan kami yang petani, nelayan, itu yang jadi bahan diskusi kami dengan UGM," kata Niko.

Ia harus memastikan masyarakat Penajem Paser Utara tidak tersingkirkan dan tetap sejahtera. Selama ini, pemerintah setempat menanggung semua biaya BPJS penduduk. Apabila pemindahan ibu kota terealisasi, maka akan muncul isu baru, apakah pemerintah setempat juga harus menanggung seluruh biaya BPJS penduduk baru.

Rencananya, pemerintah pusat akan menyusun desain tata ruang pada 2020 dan secara paralel Pemkab Penajam Paser Utara ikut menyusun detail tata ruang.

Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerja Sama Alumni Fakultas Geografi UGM Diah Rahmawati menuturkan Fakultas Geografi, Teknik, dan sejumlah fakultas lainnya mendapat surat dari Rektor UGM untuk menemui Pemkab Penajam Paser Utara.

"Ini mendesak dan beberapa hal yang dibutuhkan terkait kajian lintas disiplin dalam rencana pemindahan ibu kota ini adalah kajian ruang, kajian neraca sumber daya air, kebutuhan pangan, dan juga keterkaitannya dengan wilayah," ucapnya.

Ia menyebutkan kebutuhan utama yang harus sudah disiapkan adalah sandang, papan, dan pangan. Penghitungan kebutuhan pangan dan air harus sudah ada, termasuk  bagaimana pembagian ruang  permukiman, fasilitas, dan pelayanan tersedia, serta keterhubungan dengan ruang-ruang di sekitarnya.

Menurut Diah, kabupaten ini memiliki karakteristik kawasan penduduk yang tidak mudah didatangi modernitas, sehingga perlu diselaraskan dengan kajian humanisme. Tujuannya, agar bisa melihat pola perubahan yang diterapkan.

"Sebelum ini dijadikan ibu kota, harus menunggu status terlebih dulu, ruang akan dikelola dua pihak, baik pusat maupun kabupaten," kata Diah.