Anggota DPR Tolak Rencana Proyek Jembatan Bangka-Sumatera, Mengapa?

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo Soekartono mengkritisi rencana pemerintah membangun jembatan penghubung antara Pulau Bangka dengan Sumatera. Mega proyek yang diprediksi menelan dana Rp 15 triliun itu dinilai akan mubazir karena kurang efektif.

"Buat apa bangun jembatan karena kendaraan yang lewat diprediksi cuma 200 unit per hari. Itu artinya setiap satu jam tidak lebih dari 10 kendaraan yang lewat, ini akan saya cegah supaya tidak terjadi," ujar Bambang di Pangkalpinang, Jumat, 30 Agustus 2019.

Rendahnya volume kendaraan yang akan melintas itu seiring populasi penduduk Bangka hanya 700 ribu jiwa.

"Surabaya - Madura saja hanya Rp 3 triliun, yang melintas justru ramai, setiap menit bisa 30 kendaraan yang lewat karena didukung populasi penduduk Madura yang mencapai 5 juta jiwa," jabarnya.

Menurut dia, pembangunan jembatan Bangka - Sumatera tidak sesuai dengan konsep Presiden Jokowi yang mengedepankan pembangunan sektor maritim. Contohnya, pembangunan jembatan Merak - Bakaheuni dan Jawa - Bali yang dibatalkan karena Jokowi lebih suka membangun sektor maritim.

Pulau Bangka kata Bambang, lebih strategis dibangun pelabuhan besar karena letaknya dilewati tol laut dan berada di dua poros maritim utama Indonesia, yakni domestik dan internasional.

Masuk akal jika pemerintah daerah merencanakan dan mengembangkan pelabuhan baru yang bisa menjadi daerah industri terintegrasi dengan pelabuhan besar internasional.

"Dan pembangunan bisa diarahkan dengan membangun kedalaman alur sehingga betul-betul bisa mendapatkan kedalaman yang cukup untuk kapal internasional maupun domestik," gebunya.

Apalagi Pulau Bangka pernah dijadikan studi riset Inggris untuk menggantikan Singapura yang sudah padat.

Dia pun mendesak pemerintah mengkaji ulang agar pengeluaran uang negara bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

"Jangan sampai buang-buang duit dan tidak bermanfaat untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Akhirnya beban pemerintah akan lebih berat lagi, hutang lebih banyak lagi," tegasnya.