Ratusan Brimob Polda Riau Jaga Perbatasan Papua Antisipasi Penyelundupan Senjata

Tiga kompi Brimob Polda Riau atau setara dengan 300 personel dikirim ke Papua untuk menjaga keamanan. (Liputan6.com/Dok Polda Riau/M Syukur)

Liputan6.com, Pekanbaru - Tiga kompi Brimob Polda Riau dikirim ke Papua sebagai bantuan pengamanan di Indonesia bagian timur itu. Satu kompi di antaranya sudah disiagakan di daerah Yahukimo dan berada di bawah komando Polres setempat.

Yahukimo merupakan daerah pedalaman Papua karena berbatasan dengan Merauke dan dekat dengan Papua Nugini. Daerah itu dikhawatirkan dijadikan tempat oleh Kelompok Kriminal Senjata (KKB) memasok senjata api.

Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto menjelaskan, pengiriman Brimob ke Papua dilakukan pada Sabtu akhir pekan lalu. Begitu tiba di Papua, satu kompi Brimob yang selama ini berdinas di Jalan Durian Pekanbaru itu langsung dikirim ke Yahukimo.

"Satu kompi itu jumlahnya 100 personel. Dua kompi lagi masih standby di Bandara Sentani, Papua, menunggu perintah berikutnya," kata Sunarto.

Selain bertindak progresif atau sweeping ke lokasi yang diduga menjadi tempat konsentrasi KKB, Brimob Polda Riau juga melakukan tindakan preventif. Salah satunya mengantisipasi pengaruh KKB di daerah itu.

"Sebagai bentuk mengurangi pengaruh OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan penyelundupan senjata dari Papua," jelas Sunarto.

Sunarto belum mengetahui pasti kondisi anggota Brimob Polda Riau di lokasi, termasuk situasi keamanan usai kerusuhan beberapa waktu lalu.

Sunarto berharap kondisi di Papua ataupun Papua Barat segera mereda. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu tak bisa dipertanggungjawabkan terkait Papua.

"Karena Papua adalah bagian dari NKRI, kita semua cinta Papua. Jangan mudah percaya isu pemecah belah yang diembuskan segelintir orang, damai Papua," harap Sunarto.

2 dari 2 halaman

Solusi Damai dari Riau untuk Papua

Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Sunarto berbincang dengan dua dosen di Riau membahas kerusuhan di Papua. (Liputan6.com/M Syukur)

Pengiriman Brimob Polda Riau ke Papua ini mendapat sambutan positif dari Tengku Fahrul Gafar. Menurut dosen di salah satu universitas di Riau ini, pendekatan militer diperlukan karena ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi di Papua makin buruk.

Dia menyebut ada oknum selalu mengipasi isu Papua merdeka dan kerap mencari momentum. Orang-orang ini perlu ditindak tegas agar tidak menggangu kedamaian masyarakat Papua bersatu dalam bingkai NKRI.

Terlepas dari itu, Gafar berharap permasalahan di Papua tidak berlarut. Semua unsur, baik itu pemerintah, tokoh adat hingga TNI serta Polri duduk bersama dan melakukan usaha persuasif untuk damai Papua.

Gafar menjelaskan, masyarakat Papua dikenal patuh dengan kepala suku atau tokoh adat. Kepala suku inilah yang harus dirangkul pemerintah dan mendudukkan masalah Papua supaya tak melebar ke mana-mana.

"Selesaikan secara kekeluargaan karena itu prinsip yang ditanam pendiri bangsa ini. Kalau ada penumpang gelap, memanfaatkan isu politik di Papua, maka ini harus ditindak tegas," katanya.

Jika nanti Papua damai kembali, Gafar berharap pemerintah tidak melupakan masalah lain. Pasalnya selama ini, masyarakat Papua selalu mengalami diskriminasi serta tindakan rasis.

Berikutnya, tambah Gafar, bagaimana Papua ini tidak merasa dianaktirikan dari daerah lainnya di Indonesia. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur, tapi juga soal pemerataan pembangunan ekonomi dan budaya.

"Ada juga persoalan hak asasi manusia, ini semua pihak harus duduk bersama memikirkan masyarakat Papua ke depannya, dialog secara mendalam," kata Gafar.

Terpisah, cendikiawan Riau lainnya, Dr Kasmanto Rinaldi menyebut tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Syaratnya semua pihak harus duduk bersama membahas akar permasalahan di Papua.

"Bagaimana membangun Papua ke depannya. Menarik perhatian masyarakat Papua secara lembut agar tidak merasa dianaktirikan," sebut pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini.

Kepada pihak yang mencoba memanfaatkan beberapa kejadian di Papua belakangan ini, Kasmanto meminta segera mengurungkan niatnya. Dia menyatakan pihak yang ingin menjadi penumpang gelap terhadap Papua adalah kejahatan.

"Untuk saudara kami di Papua, mari kembali lagi ke sumpah pemuda. Kita satu bangsa dan negara yaitu Indonesia, mari selesaikan masalah ini dengan duduk bersama," katanya.

Simak video pilihan berikut ini:

Pemerintah buka akses internet secara bertahap di Papua dan Papua Barat pada 5 September 2019.