Kabut Asap Kebakaran Hutan Makin Parah di Jambi, Siapa Bertanggung Jawab?

Liputan6.com, Jambi - Sudah sepekan kabut asap kiriman masih mengepung wilayah Kota Jambi. Tadi malam, Senin (9/9/2019), kondisinya semakin memburuk, bau asap sisa hasil kebakaran hutan dan lahan semakin terasa menyengat dan membuat mata pedih.

Meskipun wilayah kota Jambi tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Namun wilayah ibu kota provinsi Jambi ini juga berdampak parah oleh paparan kabut asap. Pasalnya, wilayah Kota Jambi berdekatan dengan daerah yang paling parah terjadi kebakaran, seperti di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Kondisi pekatnya kabut asap yang kian parah dalam tiga hari terakhir membuat indeks standar pencemar udara (ISPU) di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi ini terjadi pada malam hari hingga pagi hari.

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang diukur melalui alat Air Quality Monitoring System (AQMS) milik KLHK Jambi pada pukul 18.00 WIB menunjukkan hasil pengukuran konsentrasi PM 2,5 dengan nilai 353 atau di atas baku mutu. Nilai tersebut masuk dalam daftar hitam atau berbahaya.

Kualitas udara yang masuk di atas baku mutu juga terjadi tiga hari sebelumnya. Rata-rata pada malam hari menunjukan pada level berbahaya atau di atas angka nilai 300.

Direktur Beranda Perempuan Zubaidah menilai, pemerintah tingkat pusat hingga daerah lamban dalam penanganan warga yang terdampak kabut asap. Padahal di Kota Jambi warga yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Data terakhir yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jambi menyebutkan, jumlah penderita ISPA mencapai 2.577 kasus. Ini meningkat dari awal Agustus yang hanya mencapai 1.707 kasus.

"Seharusnya pemerintah lebih tanggap menangani persoalan ini, karena beberapa penelitian kesehatan menyatakan manusia yang terpapar asap dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker paru, radang paru, downsyndrom, kegagalan fungsi otak hingga kelahiran prematur," kata Zubaidah kepada Liputan6.com.

Bencana kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan, kata dia, salah satu praktik pelanggaran terhadap pemenuhan hak dasar warga, khusunya kelompok rentan seperti anak-anak lansia dan ibu hamil. Pemerintah dan pemilik konsesi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab memberikan bantuan air bersih, layanan kesehatan, penampungan dan tempat penampungan yang aman asap.

"Pemerintah harus menyediakan rumah singgah yang aman asap untuk kelompok rentan dan masyarakat yang memerlukan udara segar dilengkapi tenaga medis dan obat-obatan," ucap Zubaidah.

Zubaidah menambahkan, penegakkan hukum harus dilakukan kepada pelaku atau korporasi yang lahannya terbakar. Penegakan hukum ini penting tanpa menegasikan pelayanan kemanusiaan terutama kelompok rentan yang terpapar asap.

Zubaidah juga menemui Aliyah, salah seoarang anak berusia 2 tahun yang sudah dua pekan mengalami batu pilek karena terpapar asap. Bocah berusia 2 tahun itu terpaksa harus dilarikan ke RSUD Jambi untuk mendapat perawatan.

"Menurut keterangan dokter, Aliyah menderita ISPA sehingga harus dirawat di rumah sakit," kata Zubaidah.