KLHK Segel Lahan 10 Perusahaan Terduga Biang Kabut Asap di Pekanbaru

Liputan6.com, Pekanbaru - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel 10 lahan perusahaan di Riau karena diduga menjadi biang bencana kabut asap. Lahan dilarang digarap selama proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Perusahaan terduga biang kabut asap itu di antaranya bergerak dalam bidang sawit dan bubur kertas atau hutan tanaman industri. Semua lahan dimaksud tersebar di berbagai kabupaten di Bumi Lancang Kuning.

Sebagian lahan dibakar sudah ditanami sawit, sebagiannya lagi masih kosong sehingga diduga ada aktivitas pembersihan atau land clearing. Semuanya masih didalami penyelidik KLHK untuk dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, 10 perusahaan itu adalah PT RSS, PT SBP, PT SR, PT THIP, PT TKWL, PT RAP, PT SRL, PT GSM, PT AP dan GI.

"Perusahaan tidak boleh beroperasi di lahan terbakar atau disegel, penyidik segera dalami untuk penetapan tersangka," tegas Rasio di Pekanbaru, Sabtu petang, 14 September 2019.

Rasio menjelaskan, ada tiga hal diterapkan untuk membuat perusahaan jera. Yang pertama menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin.

Menurut Rasio, pencabutan atau pembekuan merupakan wewenang pemberi izin. Pasalnya, perusahaan beroperasi berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan perizinan operasi hingga lingkungan.

"Berikutnya adalah gugatan perdata, ini sudah pernah diterapkan pada PT NSP dan Jatim Jaya Perkasa di Riau. Sudah inkrah, tinggal eksekusi ganti rugi saja," kata Rasio.

Selanjutnya untuk memberi efek jera bagi pelaku Karhutla Riau, bakal ditempuh jalur pidana. Selain penjara bagi petinggi perusahaan, ada pidana denda yang wajib dibayar perusahaan ke negara.

"Kalau didenda ratusan miliar dan dipenjara, ada efek jera bagi perusahaan. Termasuk sanksi administratif oleh pemerintah daerah," tegas Rasio.