Bupati Musi Banyuasin Minta Izin Perusahaan Pembakar Lahan Dicabut

Liputan6.com, Palembang - Kasus pembakaran lahan di Sumatera Selatan (Sumsel) kini semakin terkuak. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan satu perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tersangka pembakar lahan.

Perusahaan yang berlabel PT HBL ini beroperasi di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin ini pun terancam dicabut izinnya. Korporasi ini ditetapkan Polda Sumsel sebagai tersangka pada sejak bulan Agustus 2019 lalu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin pun sudah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti status tersangka perusahaan ini.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengatakan, pihaknya sudah merekomendasikan pencabutan izin perusahaan PT HBL ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kalau memang melanggar hukum pasti ditindak. Untuk korporasi yang ditetapkan jadi tersangka, izin bisa saja kita cabut. Sudah kita rekomendasikan untuk dicabut izin," ungkapnya saat meninjau lokasi terbakar di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu (22/9/2019).

Saat mulai menjabat jadi Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza sudah mengingatkan kepada seluruh perusahaan di daerahnya, agar tidak membakar lahan dan hutan. Baik di area konsesi atau sekitarnya.

Larangan ini pun diberlakukan meskipun perusahaan ingin membuka lahan perkebunan baru dengan cara membakar. Karena tindakan ini bisa bersinggungan dengan ranah pidana.

"Saya sudah minta semua korporasi terlibat dalam upaya mencegah serta menangani karhutla. Lahan konsesi perkebunan sudah saya minta agar dipasang dan diaktifkan alat deteksi dini untuk karhutla," katanya.

Untuk menanggulangi karhutla di daerahnya, PemkabMusi Banyuasin juga sudah melakukan berbagai upaya optimal.