Berbalas Pantun Ganjar dan Budhi Soal Slip Gaji Bupati Banjarnegara

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Banjarnegara - Slip gaji bupati yang diunggah Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menuai komentar beragam kalangan. Bahkan, orang nomor satu Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun turut angkat bicara.

Di beberapa surat kabar, sang gubernur menyatakan bahwa akan ada kenaikan gaji kepala daerah bulan Oktober 2019 ini, atau setelah Presiden Jokowi dilantik.

Ganjar juga ikut berkomentar terkait viralnya masalah slip gaji Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, yang tengah jadi perbincangan banyak pihak. Dalam postingan tersebut tertera gaji Bupati Banjarnegara ‘hanya’ sebesar Rp. Rp 5,9 juta, setelah dipotong untuk zakat.

Menurut Ganjar, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono semestinya tahu berapa nominal gaji yang bakal diterimanya sebagai seorang kepala daerah. Sebab, hal itu pernah disampaikan pada saat rapat di Istana Bogor, yang dihadiri seluruh bupati atau wali kota se-Indonesia.

Karenanya, Gubernur Ganjar pun meminta agar Bupati Banjarnegara bersabar. Bak berbalas pantun, komentar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini pun kembali direspon oleh Bupati Banjarnegara.

Menanggapi pernyataan Gubernur Ganjar, Budhi menyatakan bahwa ia tetap bersyukur dengan besaran gaji bupati tersebut. Tetapi, ia justru mengamati banyak kepala daerah yang mengeluh lantaran kebutuhannya sangat banyak.

"Dalam paguyuban bupati se-Indonesia atau APKASI, banyak disamping saya mengeluh karena kebutuhannya banyak. Ada tim sukses, parpol, itu harus diopeni semua kalo ngga nanti mrengut," ucap dia, dalam keterangannya, dikutip Jumat malam, 11 Oktober 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Viral Bupati Banjarnegara Pakaikan Baju ke Orang Gangguan Jiwa

2 dari 3 halaman

2 Tahun Kenaikan Gaji Bupati Tak Terealisasi

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. (Foto: Liputan6.com/ Tangkapan layar Instagram Kab BNA/Muhamad Ridlo)

Budhi juga membenarkan bahwa ia bersama seluruh bupati dan wali kota pernah dikumpulkan untuk membahas kenaikan gaji dalam acara diklat kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri, September 2017.

Saat itu, Menteri PAN-RB menyampaikan bahwa gaji DPR dan gaji bupati akan dinaikkan. Namun, dua tahun berselang, kenaikan gaji urung terealisasi.

"Ini sudah oktober 2019, jadi sudah dua tahun. Mungkin teman-teman di DPR sudah naik tapi kami belum," katanya. Menurut Budhi, dia hanya berusaha mengingatkan bahwa kecilnya gaji kepala daerah sangat berpotensi sekali untuk melakukan korupsi. Ia pun prihatin tatkala ada seorang kepala daerah yang ditangkap lantaran korupsi.

"Bupati Lampung Utara OTT, karena 600 juta. Coba Anda bayangkan. Apakah negara ngga rugi? Jelas rugi. Pada waktu pilihan kepala daerah dulu berapa biayanya yang dianggarkan negara, belum lagi calon bupatinya juga pasti keluar dana?," katanya.

"Ini Rp 600 juta, bahkan kabupaten tetangga kami hanya Rp 100 juta, tetangga samping lagi cuma Rp 250 juta. Ini kan nggak seimbang dengan operasional petugas yang menangkap? Dan biaya Pilkada untuk menjaring bupati terpilih bisa sampai 20 miliar? Apa negara tidak rugi? Ini pendapat pribadi saya ya. Tapi coba Anda berfikir realistis?," kata dia lagi.

Menurut dia, jika sistemnya tetap dipertahankan seperti saat ini, para bupati atau kepala daerah bisa habis. Imbasnya, akan digelar Pilkada yang biayanya lebih dari Rp 20 Miliar.

"Apa uang negara hanya buat pesta demokrasi, lha kapan mbangunnya? Ayo kita berfikir realistis, visioner," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Tunjangan Operasional Bupati

Slip Gaji Bupati Banjarnegara bulan Oktober 2019. (Foto: Liputan6.com/Tangkapan layar Instagram Kab BNA/Muhamad Ridlo)

Melihat Fakta itu, ia berharap agar Presiden Jokowi membuat kebijakan agar para bupati tak menjadi korban. Tentu saja, dengan menaikkan gaji kepala daerah.

Dia pun berterima kasih kepada Gubernur Ganjar yang merespon keluhannya soal gaji bupati yang kecil. Dia pun menyatakan akan sabar menanti kenaikan gaji.

"Saya sudah dididik dari orang tua saya. Orang tua saya selalu mengingatkan, Kamu tidak usah cari sesuatu di Banjarnegara, nanti sesuatu yang cari kamu," dia mengungkapkan.

Dia juga mengakui, di luar gaji, bupati memperoleh tunjangan operasional. Dana operasional per hari maksimal Rp 1 juta.

Adapun harta kekayaan dia yang termuat di LHKPN sebesar Rp 19,5 miliar pada tahun 2018.

"Sistemnya pake uang sendiri dulu nanti akhir bulan diganti. Ini untuk operasional ke desa-desa tiap harinya. Dalam kunjungan kerja, saya ngajak dishub, patwal, satpol PP. Itu buat keseharian lah, buat operasional," dia mengungkapkan.

Diketahui, foto slip gaji Bupati Banjarnegara, sempat menghebohkan dunia maya yang berlanjut ke dunia nyata. Dalam slip tertera gaji bersih bupati sebesar Rp 6.114.500.

Namun setelah dikenakan potongan zakat sebesar Rp 152.900, maka gaji yang diterima oleh bupati sebesar Rp 5.961.000. Dalam slip itu tertulis 'Gaji bupati Bulan Oktober 2019’.