Balada Petani Cilacap Memperjuangkan Reforma Agraria

Sejak 2001 warga Cikuya sudah memperjuangkan tanah ini. Namun, hingga 2019 ini, tanah tersebut belum resmi menjadi milik masyarakat. Karenanya, dia meminta agar pemerintah segera melaksanakan reforma agraria, seperti diatur dalam Perpres 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

"Kami hanya butuh secarik kertas, bahwa Cikuya itu, dibebaskan dari HGU," dia menegaskan.

Ketua Presidium LSM Setam, Petrus Sugeng bilang, unjuk kekuatan massa lumrah terjadi dalam perjuangan reforma agraria. Dan itu bukan kali ini terjadi.

Selama puluhan tahun mendampingi petani memperjuangkan tanah, ia kerap mendapati petani dibenturkan dengan pihak-pihak lain.

Bahkan, beberapa di antaranya berujung penangkapan. Misalnya, kriminalisasi yang menimpa petani Sudjana, seorang kakek belasan cucu yang ditangkap dan dipenjarakan lantaran dituduh menyerobot tanah negara.

Hampir serupa, penangkapan dan penahanan juga terjadi di Kawunganten dan Patimuan di waktu sebelumnya. Mereka ditangkap dengan alasan berbeda, tetapi kerap kali dengan musabab yang mengada-ada.

"Potensi konflik memang tinggi," Sugeng mengungkapkan.

Namun begitu, Sugeng pun bersyukur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Cilacap sudah terbentuk lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Cilacap Nomor 592/925/19/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Cilacap.

Hanya saja, ia khawatir GTRA Cilacap tak bisa berlari kencang menyelesaikan konflik tenurial dan melaksanakan reforma agraria. Sebab nyaris seluruh anggota GTRA adalah pejabat pemerintah.

Kondisi ini, dia bilang, berpotensi untuk menghambat percepatan reforma agraria. Sebagaimana diketahui, sebagai pejabat pemerintah, banyak tugas pemerintahan yang mesti diselesaikan dan pasti menyita waktu.

"Waktunya bisa jadi akan lebih banyak tersita untuk mengurusi tugasnya," katanya.

Dalam susunan anggota GTRA Cilacap yang langsung diketuai oleh Bupati Cilacap, dari 25 anggota, hanya ada dua yang bukan merupakan pejabat pemerintah. Ketua GTRA adalah Bupati Cilacap. Kemudian, Wakil Ketua GTRA Sekretaris Daerah Cilacap, Ketua Pelaksana harian adalah Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Cilacap.

Anggota-anggota nonpejabat pemerintahan itu adalah satu anggota dari kalangan akademisi dan satu tokoh masyarakat di desa lokasi tanah objek reforma agraria.

Dia berharap pengisian personel GTRA yang sebagian merupakan pejabat pemerintahan tak mengganggu proses reforma agraria. Percepatan harus dilakukan lantaran reorma agraria legal.

"Perpres 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria bisa menjadi acuan," dia menegaskan.

Perwakilan Koalisi Keadilan Tenurial M Hasbi mengemukakan, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi proses-proses percepatan reforma agraria. Salah satunya adalah untuk menengahi atau memediasi konflik yang mungkin terjadi dalam proses reforma agraria.

"Harus clean and clear, itu adalah tugas GTRA, salah satu tugasnya adalah untuk memfasilitasi, memediasi atau menyelesaikan potensi konflik kepentingan yang terjadi," kata Hasbi.

Dia berharap, meski diisi oleh pejabat pemerintah GTRA Cilacap bisa bekerja maksimal. Dengan demikian, reforma agraria di Cilacap bisa dipercepat dan menjadi barometer bagi wilayah-wilayah lain Indonesia, terutama Pulau Jawa.