Beda Pandangan Muhammadiyah dan NU Rembang soal Sertifikasi Nikah

Liputan6.com, Rembang - Wacana soal kewajiban mendapatkan sertifikasi nikah bagi calon pengantin yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy baru-baru ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Rembang, Anshori Sholih, menyatakan secara kelembagaan pihaknya masih menunggu keberlanjutan informasi tersebut karena wacana dan petunjuk teknis mengenai sertifikasi nikah ini juga belum dirilis. Namun secara ide, dirinya setuju dengan adanya pelatihan pra-nikah seperti yang disampaikan oleh Muhadjir Effendy.

Anshori memberikan gambaran, pasangan yang berencana nikah akan mendapatkan informasi terkait hal-hal seputar pernikahan, tentang bagaimana saat mempunyai anak sehingga secara mental pasangan akan lebih siap untuk menikah.

Menurutnya, pelatihan pra-nikah tersebut juga bisa mencegah terjadinya stunting atau kelahiran bayi cebol (kerdil), sebab pencegahan harus dimulai dari sejak hamil. Pasalnya, kata dia, kasus stunting di Indonesia tahun 2018 mencapai 33 persen.

"Secara ide kami sangat mendukung, namun masih kita tunggu teknisnya. Hal yang keliru jika sertifikasi nikah dianggap membuat ribet masyarakat yang berencana menikah," ujar Anshori kepada Liputan6.com, Selasa (19/11/2019).

"Arahnya adalah agar calon pengantin lebih siap mental, itu yang disampaikan Bupati saat pidato ulang tahun Muhammadiyah kemarin," imbuhnya.